Untuk mencapai kepentingannya dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, ISIS pun dikecam dan dianggap berbahaya oleh seluruh dunia. Penalukkan wilayah yang menggunakan cara kekerasan dan upayanya untuk mendirikan negara Islam yang berbasis pada khilafah dengan menyatukan Irak, Suriah, Mesir, Libanon, Yordania, dan Israel yang menjadikan ISIS dianggap sebagai kelompok radikal yang wajib untuk dilawan oleh setiap negara.[6] Bahkan ISIS tanpa segan untuk menghabisi korbannya dengan sadis dan merekamnya serta mengedarkannya melalui media sosial yang membuat kengerian.[7] Selain itu, penyebaran agama Islam yang menggunakan jalan kekerasan ini juga menjadi pertentangan bagi kaum Islam sendiri, khususnya Islam Syiah. Ini disebabkan ISIS tanpa segan untuk membunuh mereka yang berlawanan dengan Islam Sunni, khususnya mereka yang mengadopsi nilai-nilai Barat dan Islam Syiah. Dengan alasan-alasan itu, ISIS dianggap menjadi sebuah organisasi yang berbahaya dan dilarang untuk menunjukkan eksistensinya. Ini ditambah pula dengan anggota-anggota ISIS yang adalah orang-orang yang siap berperang dan sebagian pula telah dicap sebagai terorisme dari negara-negara di berbagai belahan dunia.[8]

Melalui perspektif Konstruktivisme, Kajian Keamanan sebagai sebuah studi yang mempelajari berkaitan dengan keamanan yang tidak terbatas kepada negara saja, tetapi juga kepada individu-individu sebagai subjek dan aktor internasional serta memiliki kajian pada isu tradisional dan non-tradisional akan menjadi perspektif analisis untuk membahas fenomena ISIS di dunia internasional di saat ini[9]. Tidak hanya sampai di sana, Kajian Keamanan pun menjelaskan bagaimana pengaruh ISIS terhadap keamanan individu dan keamanan nasional, hingga memberikan rekomendasi kebijakan untuk menyelesaikan fenomena ISIS.

ISIS dari Sisi Kajian Keamanan

Paul D. Williams menyatakan keamanan merupakan menjadi hal yang penting di masa kini karena tidak akan mungkin politik internasional menanggalkan keamanan karena ancaman-ancaman seperti kelaparan, pembunuhan, penyiksaan, penolakan terhadap pendidikan, dan lain-lain masih terjadi.[10] Fenomena ISIS di mana terjadinya pembunuhan, penyiksaan, dan pemaksaan terhadap ideologi dan agama telah membuat ancaman baru dalam politik internasional. Ancaman terhadap keamanan dunia pun hadir seiring dengan eksistensi dan pergerakan ISIS dalam upayanya mencapai kepentingan dalam menciptakan negara Islam. Berbagai strategi militer yang digunakan oleh ISIS, seperti pembunuhan massal, penculikan anggota kelompok keagamaan dan suku, dan pemenggalan tentara dan wartawan, telah menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan manusia dan keamanan negara.[11] Apabila dikaji dari keanggotaannya, ISIS mendapatkan pasukan perang yang mencapai puluhan ribu yang berasal dari berbagai negara. Hal lainnya adalah keberadaan mereka yang sulit untuk dilacak karena mereka pun memegang paspor dari negara lain yang memungkinkan penyebaran ISIS semakin mudah ketika pasukan tersebut kembali ke negara asal.[12] Ini pula mengapa ISIS dapat digolongkan menjadi ancaman terhadap keamanan internasional.

Kajian Keamanan menilai ISIS menjadi ancaman keamanan dalam skala internasional karena ISIS tidak hanya melibatkan satu negara saja, melainkan banyak negara dari berbagai dunia. Menekan keberadaan ISIS, baik di dalam politik internasional dan politik domestik, menjadi jalan untuk mengendalikan pengaruh ISIS. Apabila ISIS tidak mampu dikendalikan, stabilitas politik internasional pun akan terganggu dan jaminan keamanan dunia akan menjadi terhambat dan tidak terkendali. Selain itu, jaminan kebebasan manusia akan terhambat dan setiap warga negara memungkinkan hidup dengan ancaman apabila keberadaan ISIS ada di negara mereka dan menjadi liar. Bagi negara, khususnya negara Timur Tengah, keberadaan ISIS merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan.[13] Bagi individu, ISIS merupakan teror yang paling dekat karena mungkin saja ISIS berkelindan di sekeliling mereka tanpa disadari.

Konstruktivisme: Pendekatan Untuk Memandang ISIS

Dalam Ilmu Hubungan Internasional, ada beberapa perspektif yang dapat mengkaji keamanan sebagai sebuah ilmu yang mampu menjawab fenomena yang terjadi, seperti ISIS. Kajian Keamanan pun dapat dikaji dengan pendekatan konstruktivisme, sebuah pendekatan yang menyatakan untuk melihat kejadian politik seperti ISIS perlu memperbanyak instropeksi dan mengurangi teori-teori besar.[14] Keamanan menjadi sebuah dimensi sosial yang membuat ISIS tidak dapat diselesaikan secara teori saja, tetapi dengan menganalisis apa yang ada di balik ISIS tersebut sehingga mereka dapat dianggap sebagai sebuah ancaman dari keamanan tersebut dan mengapa mereka dapat melakukan tindakan yang di luar batas-batas kemanusiaan tersebut. Konstruktivisme juga memberikan pandangan lain daripada realisme dan liberalisme bahwa dalam memandang keamanan tidak dapat digunakan kebenaran tunggal[15], apalagi dengan mengkaji ISIS sebagai sebuah fenomena yang telah mengancam kehidupan masyarakat luas. Hal lain yang menjadikan ISIS sebagai ancaman keamanan dalam perspektif Konstruktivisme adalah ISIS menyebarkan nilai-nilai yang secara langsung ataupun tidak akan memberikan dampak kepada human security dan national security.

Ini pula yang mendasari bahwa ISIS tidak dapat dikaji secara negara saja, tetapi juga individu karena referent object yang dimiliki dalam konstruktivisme tidak terbatas hanya pada negara. ISIS sebagai aktor di luar negara pun memiliki kemampuan untuk mengendalikan politik internasional, apalagi otoritas negara yang diatur dalam sistem internasional yang anarki akan memiliki perspektif dan tindakan yang berbeda-beda dalam menyikapi ISIS. Jika Amerika Serikat dan Inggris telah menganggap ISIS sebagai organisasi terorisme yang wajib untuk dibasmi, negara-negara lain belum tentu memiliki anggapan yang sama dan tindakan yang serupa untuk menyeimbangi pandangan kedua negara tersebut. Sistem politik internasional yang anarki ini memungkinkan negara-negara memiliki kedaulatan yang sama, tetapi dalam menyikapi fenomena ISIS, akan sangat dimungkinkan muncul rasa ketakutan, tidak aman, dan ketidakpastian. Ini pula negara-negara tidak mampu untuk berintegrasi dalam kerjasama memberantas ISIS apabila ISIS sudah dianggap sebagai ancaman terhadap dunia internasional. Kebebasan yang tercakup dalam Konstruktivisme tersebut memiliki nilai positif dan negatif, seperti setiap referent object berhak untuk mengemukakan pandangannya mengenai ISIS, tetapi karena akan dimungkinkannya pandangan yang berbeda-beda, pengendalian ISIS di dalam politik internasional pun akan menjadi sulit untuk dikendalikan.

Kapabilitas Internasional Dalam Menangani Kekerasan Oleh ISIS

Sikap dunia internasional yang sudah menentang keberadaan ISIS pun memunculkan tindakan-tindakan lain sebagai manifestasi atas hal tersebut. Tindakan yang cenderung dilakukan oleh negara-negara yang menentang adalah secara militer di mana kekerasan dijadikan jalan keluar untuk memusnahkan ISIS. Hal ini diperkuat seperti kebijakan Presiden Barrack Obama mengirimkan tentara Amerika Serikat ke Irak dan Suriah untuk menggempur pasukan ISIS setelah ISIS merilis video pemenggalan kepala dua orang wartawan asal Amerika Serikat.[16] Hal serupa juga dilakukan oleh Inggris dengan mengirimkan pasukan dan memimpin serangan udara ke Irak setelah David Haines, relawan yang dikabarkan tewas dipenggal oleh pasukan ISIS saat sedang berada di Suriah untuk bekerja pada sebuah badan kemanusaain internasional.[17] Tidak hanya sampai di sana, Perdana Menteri David Cameron pun juga menyatakan terorisme di Inggris telah mencapai level ‘severe’, level tertinggi sepanjang tiga tahun terakhir.[18]

Berbagai negara pun telah menyatakan ISIS sebagai organisasi teroris. Sepanjang tahun 2014, pelarangan warga negara untuk berkunjung ke negara-negara Timur Tengah pun dilakukan oleh pemerintah negara-negara di berbagai benua. Pada 7 Maret 2014, Arab Saudi menyatakan ISIS sebagai organisasi terlarang[19] yang kemudian diikuti oleh Inggris[20] dan Indonesia[21] di tahun yang sama. Parlemen Turki pun telah memutuskan untuk mengirimkan pasukannya menggempur ISIS di Irak dan Suriah pada Oktober 2014.[22] Travel advice pun dikeluarkan oleh berbagai negara untuk mencegah warga negaranya berpergian keluar negeri ke kawasan yang diduga telah dikuasai oleh ISIS.[23]

Permasalahan ISIS juga telah dibawa ke Dewan Keamanan PBB (DK PBB) agar dapat dibahas ke Sidang Umum PBB. Berdasarkan usulan Prancis, DK PBB telah melakukan pertemuan untuk membahas tindakan apa yang dapat diambil oleh anggota PBB dan DK PBB dalam menanggulangi ISIS.[24] Pemerintah Irak, dengan dukungan dari DK PBB dan berbagai lembaga internasional, telah menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat untuk menggempur ISIS. Langkah tersebut diambil karena berkaitan dengan kedaulatan Irak sebagai sebuah negara yang sedang terancam akibat warga negaranya yang menjadi target pembunuhan organisasi yang telah dilarang oleh Pemerintah Irak.

Human Security ke National Security (dan vice versa)

Apakah ISIS merupakan isu human security atau national security? Keduanya sama-sama benar karena ini tergantung kita melihat dari sudut pandang subjek. Namun, hal yang tidak dapat dimungkiri adalah keduanya akan saling berkaitan satu dengan yang lain. Tidak mungkin membicarakan human security tanpa membicarakan national security, begitu pula sebaliknya. Ini disebabkan karena objek utama yang akan menjadi pembahasan keduanya adalah keamanan dan manusia. Dalam Kajian Keamanan, pemenuhan rasa aman manusia menjadi sebuah prioritas utama yang tidak dapat disanggah.

Dalam membicarakan national security, hal yang paling utama adalah kedaulatan sebuah negara di mana ada wilayah, rakyat, dan pemerintah.[25] Apabila national security tidak mampu dicapai oleh sebuah negara, maka human security pun akan terganggu. ISIS sebagai sebuah organisasi yang menjadi sumber ancaman dari luar negara pun memberikan efek yang signifikan terhadap human security dan national security. Seperti yang terjadi di Irak dan Suriah, kegelisahan masyarakat sipil pun terganggu dengan upaya penguasaan wilayah yang dilakukan ISIS dengan jalur kekerasan. Hak warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang bebas dan layak pun menjadi terancam. Selain itu, national security Irak dan Suriah pun menjadi terganggu karena wilayah Irak dan Suriah ‘dicaplok’ oleh ISIS dan tanpa segan ISIS pun mendirikan sebuah negara sehingga semakin sempit kedaulatannya di bawah pemerintahan resmi.

Dalam konteks yang lebih luas, human security pun menjadi ancaman, khususnya personal security di mana akan muncul kekhawatiran-kekhawatiran di lingkungan masyarakat akibat pergerakan ISIS yang semakin luas. Akan sangat dimungkinkan terjadi tindakan teror individual jika adanya perbedaan nilai kepercayaan dan ideologi yang ditemukan oleh ISIS. Muncul kengerian secara global dan berbagai upaya perlawanan untuk kembali menciptakan rasa aman dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Keberadaan ISIS yang semakin meluas dan ikut meliputi berbagai negara pun memberikan dampak pada national security di mana ancaman kedaulatan semakin dekat dan nyata sehingga menimbulkan keresahan di pemerintahan dan masyarakat publik.

Bukan Jalan Kekerasan: Rekomendasi Kebijakan Penanggulangan ISIS

ISIS yang dilahirkan karena adanya perbedaan dalam memaknai nilai dalam agama, khususnya agama Islam, dan membuat tindakan-tindakan yang dilakukannya pun selalu mengatasnamakan Islam membuat tindakan secara militer akan sangat sulit untuk mengendalikannya, mengingat juga penyebaran yang telah dilakukan oleh anggota-anggotanya pun sudah melibatkan banyak negara. Selain itu, memberantas tindakan kekerasan dengan kekerasan pun tidak memberikan efek yang selalu memenuhi harapan seperti apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk melakukan tindakan balas dendam kepada Al-Qaeda di Afganistan. Untuk itu, penyelesaian melalui non-militer akan lebih mengurangi risiko, seperti timbulnya korban jiwa yang lebib banyak, keuangan yang harus dikeluarkan untuk perang, dendam antar-kelompok, dan lain-lain.

Hal yang paling memungkinkan adalah menggunakan soft-diplomacy di mana berbagai negara di bawah naungan organisasi internasional membangun komitmen bersama untuk memberikan edukasi kepada masyarakatnya terhadap nilai-nilai yang penting dalam beragama, khususnya mengenai pertentangan yang dibangun oleh ISIS. Dengan membangun edukasi, masyarakat dapat memahami apa itu ISIS dan mengapa dunia internasional menentang kehadirannya serta apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat agar tidak terpengaruh dengan nilai-nilai negatif ISIS mengenai vandalisme dalam beragama dan membentuk negara Islam. Selain itu, penanggulangan ISIS pun tidak lagi dengan cara kekerasan, melainkan negosiasi bersama yang difasilitasi pihak yang netral di mana dialog antra pihak-pihak terkait akan dijalin tanpa perlu persenjataan. Apa yang dilakukan oleh ISIS adalah karena ada hal yang diinginkannya tidak tercapai. Selama ini pun, penyelesaian antara negara dengan pihak pemberontak lebih banyak berhasil dengan jalan seperti ini. Ketika ISIS menginginkan sesuatu dan sanggup dipenuhi oleh negara-negara yang bersangkutan, maka diplomasi preventif pun tidak perlu dilakukan. Edukasi terhadap nilai-nilai Islam yang anti-akan kekerasan pun diperlukan setelah rekonsiliasi dilaksanakan. Pemberian edukasi tersebut diperlukan agar mencegah hal yang sama terulang kembali dan penyebaran nilai negatif pasca-ISIS dapat menurun.

Namun, ini bukan berarti menanggalkan seluruh kekuatan militer. Kekuatan militer diperlukan sebagai kekuatan penyeimbang agar proses diplomasi yang dilakukan secara mutual agreement dijalankan dan proses pengawasan dilakukan apabila ada pihak yang masih menggunakan kekerasan untuk mencapai kepentingannya. Kekuatan militer digunakan untuk menyeimbangkan apa yang ada di meja perundingan dan juga di lapangan agar tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat ditangani dengan cepat selama tindakan tersebut harus ditangani pula dengan kekerasan.

[1] ISIS dalam Bahasa Indonesia adalah Negara Islam Irak dan Syam atau juga dikenal sebagai Negara Islam dan Negara Islam Irak dan Levant (Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL)).

[2] Peristiwa 11 September adalah sebuah penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda dengan membajak pesawat penumpang dan menabrakkannya ke World Trade Center di New York, Pentagon di Arlington, dan satu pesawat lainnya gagal dalam upaya penyerangannya ke Washington D.C. (Stephen Sloan dan Sean K. Anderson, Historical Dictionary of Terrorism, (Maryland: Scarecrow Press, Inc., 2009), hal. 705-706)

[3] Steve Coll, “In Search of a Strategy”, The New Yorker, <http://www.newyorker.com/magazine/2014/09/08/return-war>, diakses pada 3 Oktober 2014.

[4] Ali Fisher dan Nico Prucha, “ISIS Is Winning the Online Jihad Against the West”, The Daily Beast, <http://www.thedailybeast.com/articles/2014/10/01/isis-is-winning-the-online-jihad-against-the-west.html>, diakses pada 3 Oktober 2014.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] Dan Caldwell dan Robert E. Williams Jr., Seeking Security in an Insecure World, (Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2012), hal. 1-4.

[10] Paul D. Williams, Security Studies: An Introduction, (Oxon: Routledge, 2013), hal. 1.

[11] Fisher, loc.cit.

[12] Ibid.

[13] Matthew Dunn, “ISIS threat: Why we need American boots on the ground in Syria and Iraq”, Fox News, <http://www.foxnews.com/opinion/2014/09/30/isis-threat-why-need-american-boots-on-ground-in-syria-and-iraq/>, diakses 3 Oktober 2014.

[14] Peter Hough, Understanding Global Security, (London: Routledge, 2004), hal. 6.

[15] Shahrbanou Tadjbakhsh dan Anuradha M. Chenoy, Human Security: Concepts and implications, (Oxon: Routledge, 2007), hal. 87.

[16] Zeke J. Miller, “ISIS Video Shows Killing of Second American Journalist”, Time, < http://time.com/3258167/steven-sotloff-isis-video-james-foley/>, diakses pada 3 Oktober 2014.

[17] Greg Botelho, “ISIS executes British and aid worker David Haines; Cameron vows justice”, CNN, < http://edition.cnn.com/2014/09/13/world/meast/isis-haines-family-message/>, diakses pada 3 Oktober 2014.

[18] Prime Minister’s Office, “Threat level from international terrorism raised: PM press statement”, GOV.UK, < https://www.gov.uk/government/speeches/threat-level-from-international-terrorism-raised-pm-press-conference>, diakses pada 3 Oktober 2014.

[19] Rania El Gamal, “Saudi Arabia designated Muslim Brotherhood terrorist group”, Reuters, < http://www.reuters.com/article/2014/03/07/us-saudi-security-idUSBREA260SM20140307>, diakses pada 3 Oktober 2014.

[20] Home Office, “Proscribed Terrorist Organization”, GOV.UK, < https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/354891/ProscribedOrganisationsAug14.pdf>, diakses 3 Oktober 2014.

[21] Singgih Soares, “BNPT Declares ISIS a Terrorist Organization”, Tempo, < http://en.tempo.co/read/news/2014/08/02/055596766/BNPT-Declares-ISIS-a-Terrorist-Organization>, diakses pada 3 Oktober 2014.

[22] Constanze Letsch dan Julian Borger, “Turkey MPs back military involvement in Iraq and Syria as Isis advances”, The Guardian, < http://www.theguardian.com/world/2014/oct/02/turkey-mps-deployment-iraq-syria-isis>, diakses pada 3 Oktober 2014.

[23] Dave Bender, “Western Europe, Tukery, on Israel’s Holiday Terror Warning List; Attacks by Returning ISIS Fighters Feared”, The Algemeiner, < http://www.algemeiner.com/2014/09/15/western-europe-turkey-on-israels-holiday-terror-warning-list-attacks-by-returning-isis-fighters-feared/>, diakses pada 3 Oktober 2014.

[24] France24, “UN calls for international action after attacks on Iraqi minorities”, France24, <http://www.france24.com/en/20140808-un-securtity-council-calls-action-Iraq-Isis-attacks/>, diakses pada 3 Oktober 2014.

[25] Donald M. Snow, National Security for a New Era, (New Jersey: Pearson, 2009), hal. 24.

The post ISIS: Sebuah Analisis Kajian Keamanan Dalam Perspektif Konstruktivisme appeared first on Aveline Agrippina.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APT pertama kali diselenggarakan pada bulan Desember 1997 di Kuala Lumpur pada saat kawasan Asia sedang dilanda krisis ekonomi.[2] Ada tiga hal keuntungan dari pembentukan APT yaitu kerjasama finansial dan moneter yang lebih besar di Asia Timur yang segaris dengan kerjasama ekonomi yang lebih besar pada umumnya, inisiasi pembentukan APT Free Trade Area (FTA) membuat Amerika Serikat untuk fokus memberikan perhatian lebih dalam kerjasama ekonomi di Asia Tenggara, dan dengan integrasi yang lebih besar, setiap negara akan membutuhkan tempat bersosialisasi berdasarkan kelebihan yang bertautan dengan sendirinya.[3]

Sejauh Apa Pengaruh APT di Asia Pasifik?

Pembentukan APT menjadi sebuah pengaruh awal bagi pembentukan forum-forum yang lain seperti ASEAN Regional Forum (ARF), East Asia Summit (EAS) pada tahun 2005, dan China-ASEAN Special Relationship.[4] Ini membuat sebuah integrasi baru Asia, terutama di kawasan Asia Timur yang mana belum ada pembentukan organisasi regional untuk kawasan tersebut. Faktor yang mengakibatkan belum terbentuknya organisasi regional di Asia Timur karena adanya permasalahan antara China-Jepang, China-Korea Selatan, dan Jepang-Korea Selatan yang belum terselesaikan, kehadiran AS melalui pangkalan militernya di Jepang dan Korea Selatan[5], serta China dan Jepang yang sama-sama berkeinginan sebagai pemimpin di Asia Timur[6].

Selain itu, China sebagai sponsor terhadap pembentukan APT menjadi bukti perwujudan integrasi baru di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur pasca krisis ekonomi 1997-1998 di mana APEC yang tidak dapat membantu dan menyebabkan trauma bagi kawasan-kawasan yang terkena efeknya.[7] Penulis menganalisis dengan pembentukan APT di tangannya, China telah menunjukkan bagaimana Asia Tenggara dan Asia Timur pun dapat berdiri sebuah cikal bakal organisasi regional tanpa harus melibatkan AS. Di sisi lain, ini adalah kelemahan bagi cikal bakal organisasi regional ini juga karena adalah hal yang hampir mustahil organisasi regional yang masih berada dalam kawasan Asia Pasifik tidak meninjau sejauh apa pengaruh AS bagi kawasan tersebut.

Jepang dan China akan menjadi pusat perhatian perekonomian dunia setelah pembentukan APT. Tidak dapat dipungkiri lagi dominasi perekonomian dunia saat ini dipegang oleh China dan Jepang. Perhitungan Gross Domestic Product (GDP) yang dilakukan oleh World Bank, China dan Jepang menempati posisi kedua dan ketiga pada perhitungan yang dilakukan tahun 2011.[8] Ini membuktikan bagaimana China dan Jepang bisa menjadi kekuatan yang baru dalam perekonomian dunia. Apabila ini terbukti, perekonomian Asia Pasifik pun adalah bukan hal yang mustahil apabila dikendalikan oleh China dan Jepang. Yang terjadi saat ini adalah bagaimana AS sebagai hegemoni yang kuat untuk mempertahankan dirinya sebagai pemegang GDP nomor satu dengan bayang-bayang China dan Jepang.

Dengan pembentukan APT, ASEAN pun bisa merasa diperhitungkan. APT menjadi titik awal bagi ASEAN pasca krisis moneter 1997-1998 untuk membuktikan bagaimana negara-negara tersebut dapat memulihkan diri. Melalui beberapa program yang dijalankan dari APT, ASEAN semakin menunjukkan dirinya sebagai sebuah integritas regional yang wajib diperhitungkan. Integrasi ekonomi yang sedang diupayakan oleh APT akan semakin membantu ASEAN sebagai sebuah organisasi regional yang tidak dapat dipandang sebelah mata di Asia Pasifik.

APT juga menjadi bukti kekuatan baru untuk China dan ASEAN di mana kerjasama antara keduanya semakin ditingkatkan. Ini dibuktikan dengan pembentukan China-ASEAN Special Relationship dan FTA yang telah berjalan. Namun, keberadaan APT di Asia Pasifik juga dapat melemahkan negara-negara anggota akibat permasalahan Laut China Selatan dan faktor sejarah antara Jepang dan China yang masih memanas.[9] Apabila ini tidak dapat dikendalikan, pengaruh APT di Asia Pasifik tidak akan memberikan sebuah gebrakan baru, terutama untuk China dan Jepang.

Amerika Serikat: Kawan Atau Lawan?

Hingga saat ini hegemoni Asia Pasifik masih didominasi oleh Amerika Serikat. Ini juga yang membuat Amerika Serikat mendirikan Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) agar menunjukkan pengaruh besar Amerika Serikat terhadap ekonomi dan militer di kawasan tersebut. Krisis 1997-1998 menjadi bukti hegemoni Amerika Serikat yang paling kuat karena kegagalan APEC untuk membantu menyelesaikan masalah krisis ekonomi dan dominasi International Monetary Fund (IMF) yang lebih cenderung terlihat.[10] Dari hal ini, negara-negara yang terkena efek domino krisis ekonomi memiliki trauma dan ini menimbulkan spekulasi bahwa APEC dibentuk semata-mata hanya untuk kepentingan Amerika Serikat saja.

Pasca kepemimpinan Barrack Obama, Amerika Serikat terpaksa memberikan fokus terutama dalam perekonomian ke Asia.[11] Ini dikarenakan pada masa pemerintahan George H. W. Bush tidak memiliki ketertarikan terhadap Asia.[12] Perkembangan dan kemajuan ekonomi yang dimiliki ASEAN saat ini membuat Amerika Serikat mau tidak mau harus juga mengarahkan ke Asia Tenggara. Di sisi lain, China yang terlebih dahulu sudah menjalin hubungan baik, khususnya melalui APT menjadikan Amerika Serikat demi memperkuat hegemoninya di Asia Pasifik.

Perhatian Amerika Serikat terhadap China dan Jepang pun tidak boleh lenyap begitu saja. Sebagai negara kedua dan ketiga yang memiliki GDP terbesar di dunia, China dan Jepang dimungkinkan menjadi pesaing terkuat yang diprediksi akan menggantikan Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Krisis perekonomian yang dialami oleh Amerika Serikat saat ini menjadi sebuah keuntungan bagi China dan Jepang untuk membuka persaingan ekonomi dunia. Inilah yang menyebabkan Amerika Serikat harus memperhatikan APT dari sisi China dan Jepang pula.

Permasalahan Laut China Selatan juga menjadi hal yang serius untuk dicermati oleh Amerika Serikat. Sebagai salah satu pengguna terbesar, Amerika Serikat memiliki pengaruh yang dominan untuk menekan keberadaan China yang ingin mendominasi Laut China Selatan dari negara-negara ASEAN. Amerika Serikat hadir sebagai kekuatan penekan China agar China tidak bertindak otoriter pada kawasan tersebut.[13] Laut China Selatan adalah objek vital bagi kawasan Asia Pasifik karena laut ini digunakan sebagai lalu lintas perdagangan dunia.[14]

Melihat kondisi yang dihadapi dalam keberadaan ASEAN, China, dan Jepang dalam APT, Amerika Serikat harus dapat menjadi mitra yang baik bagi negara-negara yang tergabung tersebut. Dengan menjadi ‘teman’ dari negara-negara tersebut, Amerika Serikat akan membuka hubungan yang seluas-luasnya dan tetap dapat memberikan pengaruh yang signifikan sebagai hegemoni di Asia Pasifik.

Kesimpulan

Pembentukan APT merupakan sebuah inisiasi untuk integrasi kawasan di Asia Timur dengan China sebagai sponsor utama. Selain itu, APT juga berfungsi sebagai ‘penunjuk’ bahwa APEC telah gagal untuk mengatasi krisis ekonomi Asia pada tahun 1997-1998. APT memberikan pengaruh yang dominan terhadap pembentukan forum-forum yang lebih luas lagi dan membuktikan bagaimana Amerika Serikat tidak harus terlibat di dalamnya. Namun, ini menjadi sebuah kekurangan juga karena adanya kekuatan Amerika Serikat yang masih dominan di Asia Pasifik. Pembentukan APT juga memberikan pengaruh lain terhadap ASEAN sebagai sebuah organisasi regional yang patut diperhitungkan setelah Uni Eropa.

Amerika Serikat tidak bisa melihat pembentukan APT hanya sebelah mata. Kehadiran China dan Jepang yang saat ini sebagai pemegang posisi kedua dan ketiga GDP terbesar di dunia menjadikan Amerika Serikat harus merasa terancam. Selain itu, ASEAN adalah kawasan yang juga harus menjadi fokus Amerika Serikat. Adalah hal yang baik apabila Amerika Serikat menjadikan negara-negara yang tergabung dalam APT sebagai mitra perdagangan, bukan sebagai pesaing dengan melihat keadaan domestik Amerika Serikat saat ini.

[1] Qing, The Future of ASEAN+3 FTA, hal. 3

[2] Direktorat Jendral Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2011, ASEAN Selayang Pandang, Jakarta, hal. 196.

[3] Qing, op. cit., hal. 7

[4] Friedrichs, 2012, ‘East Asian Regional Security’, Asian Survey, vol. 52, no. 4, hal. 756-757

[5] Ibid.

[6] The Jakarta Globe, 2012, Leadership Change in East Asia Offer New Start, 21 Desember, diakses pada 4 April 2013, <http://www.thejakartaglobe.com/international/leadership-change-in-east-asia-offers-new-start/562992>

[7] Friedrichs, op. cit., hal. 758.

[8] World Bank, GDP (current US$), diakses pada 6 April 2013, <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries/1W-US?display=default>

[9] Friedrichs, op. cit., hal. 759.

[10] Stubbs, 2002, ‘ASEAN Plus Three: Emerging East Asian Regionalism?’, Asian Survey, vol. 42, no. 3, hal. 448-449.

[11] Clinton, 2010, Remarks on Regional Architecture in Asia: Principles and Priorities, Honolulu, Imin Center-Jefferson Hall, diakses pada 6 April 2013, <http://www.state.gov/secretary/rm/2010/01/135090.htm>

[12] Achaarya, 2006, ‘Betwixt balance and community: America, ASEAN, and the security of Southeast Asia’, International Relations of the Asia-Pasific, 2006, hal. 50.

[13] Amalia, 2011, ‘Kekuatan Militer Cina dalam Keamanan Regional di Kawasan Asia Pasifik’, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, vol. 7, no. 1, hal. 59-60.

[14] McDowell, 2011, ‘A look at the top issues at Asian security meeting’, The Guardian, diakses pada 6 April 2013, < http://www.guardian.co.uk/world/feedarticle/9755825>

The post ASEAN Plus Three: Cikal Bakal Integrasi Asia Timur dan Mitra Perdagangan Amerika Serikat appeared first on Aveline Agrippina.