All posts by Aveline Agrippina

HKI: Fondasi Perjuangan Industri Kreatif Indonesia dalam MEA 2015

Juara Favorit Lomba Tulis Nasional 2015: Using Creative Industries as Indonesian Economic Power to Face ASEAN Economic Community 2015

 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai pada akhir tahun 2015 telah diprediksi akan menimbulkan berbagai pro dan kontra, khususnya dari negara-negara yang belum memiliki kesiapan dalam menghadapi proses integrasi tersebut. Indonesia, sebagai salah satu peserta Komunitas ASEAN, pun masih meragukan kesiapan dirinya dalam menghadapi MEA 2015 tersebut. Bukan perkara mudah untuk berintegrasi yang dimulai dalam bidang ekonomi meskipun dalam satu dekade terakhir Indonesia mampu keluar dari krisis moneter 1998 dan mendorong pemulihan perekonomiannya. Hal tersebut tidak terlepas dari keberadaan MEA yang dapat diibaratkan sebagai dua mata uang bagi Indonesia. MEA bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan kualitas dan kuantitas produk dan jasa dalam skala yang lebih luas, tetapi bisa menjadi batu sandungan selama Indonesia tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan bijaksana. Continue reading HKI: Fondasi Perjuangan Industri Kreatif Indonesia dalam MEA 2015

How expensive is tolerance? – Diversity in Unity

Diversity in unity | Home

Ir. Soekarno, the founding father of Indonesia, opposed the first concept of Five Principles (Pancasila) in Jakarta Charter in The Investigating Committee for Preparatory Work for Indonesian Independence’s meeting. Soekarno believed Indonesia should not stand of one race, one religion, or one ethnic, but the concept of diversity should stand from many races, religions, and ethnics that can be united as a nation.

Soekarno said, “Not only Indonesian people believe in God, but every Indonesian people should believe in their God. People should believe in god culturally, without religious egoism. Let us run the civilized religion, mutual respect. Divinity is in noble character.” Soekarno fought the divinity concept that Indonesia is majority of Moslem people, so the divinity concept should be based on Islamic law. Soekarno said the tolerance in Indonesia should be established, Five Principles is the basic ideology to create it. Although Soekarno got many struggles from Islamic figures in this meeting, Soekarno had still stood in his conviction. Continue reading How expensive is tolerance? – Diversity in Unity

ISIS: Sebuah Analisis Kajian Keamanan Dalam Perspektif Konstruktivisme

Di pertengahan tahun 2014, dunia digemparkan dengan eksistensi sebuah organisasi yang menggunakan jalur kekerasan untuk mencapai kepentingannya membentuk negara Islam, Islamic State of Iraq and Syria[1] (ISIS). Organisasi ini merupakan pecahan dari Al-Qaeda, sebuah kelompok terorisme yang terkenal setelah Peristiwa 11 September[2], yang keberadaannya tidak diakui di Irak dan Suriah karena dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam yang dianutnya selalu menggunakan jalur kekerasan dan tidak segan-segan untuk membunuh.[3] Di bawah kepemimpinan Abu Bakar al-Baghdadi, ISIS sempat bergabung dengan Front Al Nusra yang merupakan afiliasi Al-Qaeda di Suriah. Namun, ISIS yang bertentangan dengan misi yang ingin dicapai oleh Front Al Nusra membuat Abu Kamal, pemimpin Front Al Nusra, melakukan serangan kepada ISIS.[4] ISIS memiliki cita-cita untuk membentuk negara Islam murni dengan melakukan berbagai penaklukan yang mana telah dilakukan di Irak dan Suriah.[5] Continue reading ISIS: Sebuah Analisis Kajian Keamanan Dalam Perspektif Konstruktivisme

ASEAN Plus Three: Cikal Bakal Integrasi Asia Timur dan Mitra Perdagangan Amerika Serikat

ASEAN Plus Three (APT) berdiri setelah terjadinya krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 dan 1998. Krisis yang terjadi tersebut memunculkan sebuah inisiasi baru untuk membuat sebuah pertemuan regional dalam level pemerintahan dengan melibatkan China, Jepang, dan Korea Selatan.[1]

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APT pertama kali diselenggarakan pada bulan Desember 1997 di Kuala Lumpur pada saat kawasan Asia sedang dilanda krisis ekonomi.[2] Ada tiga hal keuntungan dari pembentukan APT yaitu kerjasama finansial dan moneter yang lebih besar di Asia Timur yang segaris dengan kerjasama ekonomi yang lebih besar pada umumnya, inisiasi pembentukan APT Free Trade Area (FTA) membuat Amerika Serikat untuk fokus memberikan perhatian lebih dalam kerjasama ekonomi di Asia Tenggara, dan dengan integrasi yang lebih besar, setiap negara akan membutuhkan tempat bersosialisasi berdasarkan kelebihan yang bertautan dengan sendirinya.[3]

 

Sejauh Apa Pengaruh APT di Asia Pasifik?

Pembentukan APT menjadi sebuah pengaruh awal bagi pembentukan forum-forum yang lain seperti ASEAN Regional Forum (ARF), East Asia Summit (EAS) pada tahun 2005, dan China-ASEAN Special Relationship.[4] Ini membuat sebuah integrasi baru Asia, terutama di kawasan Asia Timur yang mana belum ada pembentukan organisasi regional untuk kawasan tersebut. Faktor yang mengakibatkan belum terbentuknya organisasi regional di Asia Timur karena adanya permasalahan antara China-Jepang, China-Korea Selatan, dan Jepang-Korea Selatan yang belum terselesaikan, kehadiran AS melalui pangkalan militernya di Jepang dan Korea Selatan[5], serta China dan Jepang yang sama-sama berkeinginan sebagai pemimpin di Asia Timur[6].

Selain itu, China sebagai sponsor terhadap pembentukan APT menjadi bukti perwujudan integrasi baru di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur pasca krisis ekonomi 1997-1998 di mana APEC yang tidak dapat membantu dan menyebabkan trauma bagi kawasan-kawasan yang terkena efeknya.[7] Penulis menganalisis dengan pembentukan APT di tangannya, China telah menunjukkan bagaimana Asia Tenggara dan Asia Timur pun dapat berdiri sebuah cikal bakal organisasi regional tanpa harus melibatkan AS. Di sisi lain, ini adalah kelemahan bagi cikal bakal organisasi regional ini juga karena adalah hal yang hampir mustahil organisasi regional yang masih berada dalam kawasan Asia Pasifik tidak meninjau sejauh apa pengaruh AS bagi kawasan tersebut.

Jepang dan China akan menjadi pusat perhatian perekonomian dunia setelah pembentukan APT. Tidak dapat dipungkiri lagi dominasi perekonomian dunia saat ini dipegang oleh China dan Jepang. Perhitungan Gross Domestic Product (GDP) yang dilakukan oleh World Bank, China dan Jepang menempati posisi kedua dan ketiga pada perhitungan yang dilakukan tahun 2011.[8] Ini membuktikan bagaimana China dan Jepang bisa menjadi kekuatan yang baru dalam perekonomian dunia. Apabila ini terbukti, perekonomian Asia Pasifik pun adalah bukan hal yang mustahil apabila dikendalikan oleh China dan Jepang. Yang terjadi saat ini adalah bagaimana AS sebagai hegemoni yang kuat untuk mempertahankan dirinya sebagai pemegang GDP nomor satu dengan bayang-bayang China dan Jepang.

Dengan pembentukan APT, ASEAN pun bisa merasa diperhitungkan. APT menjadi titik awal bagi ASEAN pasca krisis moneter 1997-1998 untuk membuktikan bagaimana negara-negara tersebut dapat memulihkan diri. Melalui beberapa program yang dijalankan dari APT, ASEAN semakin menunjukkan dirinya sebagai sebuah integritas regional yang wajib diperhitungkan. Integrasi ekonomi yang sedang diupayakan oleh APT akan semakin membantu ASEAN sebagai sebuah organisasi regional yang tidak dapat dipandang sebelah mata di Asia Pasifik.

APT juga menjadi bukti kekuatan baru untuk China dan ASEAN di mana kerjasama antara keduanya semakin ditingkatkan. Ini dibuktikan dengan pembentukan China-ASEAN Special Relationship dan FTA yang telah berjalan. Namun, keberadaan APT di Asia Pasifik juga dapat melemahkan negara-negara anggota akibat permasalahan Laut China Selatan dan faktor sejarah antara Jepang dan China yang masih memanas.[9] Apabila ini tidak dapat dikendalikan, pengaruh APT di Asia Pasifik tidak akan memberikan sebuah gebrakan baru, terutama untuk China dan Jepang.

 

Amerika Serikat: Kawan Atau Lawan?

Hingga saat ini hegemoni Asia Pasifik masih didominasi oleh Amerika Serikat. Ini juga yang membuat Amerika Serikat mendirikan Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) agar menunjukkan pengaruh besar Amerika Serikat terhadap ekonomi dan militer di kawasan tersebut. Krisis 1997-1998 menjadi bukti hegemoni Amerika Serikat yang paling kuat karena kegagalan APEC untuk membantu menyelesaikan masalah krisis ekonomi dan dominasi International Monetary Fund (IMF) yang lebih cenderung terlihat.[10] Dari hal ini, negara-negara yang terkena efek domino krisis ekonomi memiliki trauma dan ini menimbulkan spekulasi bahwa APEC dibentuk semata-mata hanya untuk kepentingan Amerika Serikat saja.

Pasca kepemimpinan Barrack Obama, Amerika Serikat terpaksa memberikan fokus terutama dalam perekonomian ke Asia.[11] Ini dikarenakan pada masa pemerintahan George H. W. Bush tidak memiliki ketertarikan terhadap Asia.[12] Perkembangan dan kemajuan ekonomi yang dimiliki ASEAN saat ini membuat Amerika Serikat mau tidak mau harus juga mengarahkan ke Asia Tenggara. Di sisi lain, China yang terlebih dahulu sudah menjalin hubungan baik, khususnya melalui APT menjadikan Amerika Serikat demi memperkuat hegemoninya di Asia Pasifik.

Perhatian Amerika Serikat terhadap China dan Jepang pun tidak boleh lenyap begitu saja. Sebagai negara kedua dan ketiga yang memiliki GDP terbesar di dunia, China dan Jepang dimungkinkan menjadi pesaing terkuat yang diprediksi akan menggantikan Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Krisis perekonomian yang dialami oleh Amerika Serikat saat ini menjadi sebuah keuntungan bagi China dan Jepang untuk membuka persaingan ekonomi dunia. Inilah yang menyebabkan Amerika Serikat harus memperhatikan APT dari sisi China dan Jepang pula.

Permasalahan Laut China Selatan juga menjadi hal yang serius untuk dicermati oleh Amerika Serikat. Sebagai salah satu pengguna terbesar, Amerika Serikat memiliki pengaruh yang dominan untuk menekan keberadaan China yang ingin mendominasi Laut China Selatan dari negara-negara ASEAN. Amerika Serikat hadir sebagai kekuatan penekan China agar China tidak bertindak otoriter pada kawasan tersebut.[13] Laut China Selatan adalah objek vital bagi kawasan Asia Pasifik karena laut ini digunakan sebagai lalu lintas perdagangan dunia.[14]

Melihat kondisi yang dihadapi dalam keberadaan ASEAN, China, dan Jepang dalam APT, Amerika Serikat harus dapat menjadi mitra yang baik bagi negara-negara yang tergabung tersebut. Dengan menjadi ‘teman’ dari negara-negara tersebut, Amerika Serikat akan membuka hubungan yang seluas-luasnya dan tetap dapat memberikan pengaruh yang signifikan sebagai hegemoni di Asia Pasifik.

 

Kesimpulan

Pembentukan APT merupakan sebuah inisiasi untuk integrasi kawasan di Asia Timur dengan China sebagai sponsor utama. Selain itu, APT juga berfungsi sebagai ‘penunjuk’ bahwa APEC telah gagal untuk mengatasi krisis ekonomi Asia pada tahun 1997-1998. APT memberikan pengaruh yang dominan terhadap pembentukan forum-forum yang lebih luas lagi dan membuktikan bagaimana Amerika Serikat tidak harus terlibat di dalamnya. Namun, ini menjadi sebuah kekurangan juga karena adanya kekuatan Amerika Serikat yang masih dominan di Asia Pasifik. Pembentukan APT juga memberikan pengaruh lain terhadap ASEAN sebagai sebuah organisasi regional yang patut diperhitungkan setelah Uni Eropa.

Amerika Serikat tidak bisa melihat pembentukan APT hanya sebelah mata. Kehadiran China dan Jepang yang saat ini sebagai pemegang posisi kedua dan ketiga GDP terbesar di dunia menjadikan Amerika Serikat harus merasa terancam. Selain itu, ASEAN adalah kawasan yang juga harus menjadi fokus Amerika Serikat. Adalah hal yang baik apabila Amerika Serikat menjadikan negara-negara yang tergabung dalam APT sebagai mitra perdagangan, bukan sebagai pesaing dengan melihat keadaan domestik Amerika Serikat saat ini.

[1] Qing, The Future of ASEAN+3 FTA, hal. 3

[2] Direktorat Jendral Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2011, ASEAN Selayang Pandang, Jakarta, hal. 196.

[3] Qing, op. cit., hal. 7

[4] Friedrichs, 2012, ‘East Asian Regional Security’, Asian Survey, vol. 52, no. 4, hal. 756-757

[5] Ibid.

[6] The Jakarta Globe, 2012, Leadership Change in East Asia Offer New Start, 21 Desember, diakses pada 4 April 2013, <http://www.thejakartaglobe.com/international/leadership-change-in-east-asia-offers-new-start/562992>

[7] Friedrichs, op. cit., hal. 758.

[8] World Bank, GDP (current US$), diakses pada 6 April 2013, <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries/1W-US?display=default>

[9] Friedrichs, op. cit., hal. 759.

[10] Stubbs, 2002, ‘ASEAN Plus Three: Emerging East Asian Regionalism?’, Asian Survey, vol. 42, no. 3, hal. 448-449.

[11] Clinton, 2010, Remarks on Regional Architecture in Asia: Principles and Priorities, Honolulu, Imin Center-Jefferson Hall, diakses pada 6 April 2013, <http://www.state.gov/secretary/rm/2010/01/135090.htm>

[12] Achaarya, 2006, ‘Betwixt balance and community: America, ASEAN, and the security of Southeast Asia’, International Relations of the Asia-Pasific, 2006, hal. 50.

[13] Amalia, 2011, ‘Kekuatan Militer Cina dalam Keamanan Regional di Kawasan Asia Pasifik’, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, vol. 7, no. 1, hal. 59-60.

[14] McDowell, 2011, ‘A look at the top issues at Asian security meeting’, The Guardian, diakses pada 6 April 2013, < http://www.guardian.co.uk/world/feedarticle/9755825>

Open Government: Is Indonesia Ready?

Aveline Agrippina Tando

Student of International Relations, Parahyangan Catholic University

Bandung, Indonesia

 

One of the proudest things in Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)’s presidency is Indonesia became the founding countries of Open Government Partnership. Open Government Partnership (OGP) is an international organization promoting transparency and participatory in a government institute to make an openness, effective, and accountable government. With this movement, the founding countries have realized them directly responsible to their people via monitoring and participating. OGP supports the openness to promote transparency, increase civic participation, fight corruption, and efficient the technological sophistication.

Indonesia -under President’s Delivery Unit for Development Monitoring and Oversight, State Ministry of National Development Planning, Ministry of Communication and Information, Centre of Information Committee, Ministry of Foreign Affairs, and four Non-governmental Organizations- created a movement to support the openness called Open Government Indonesia (OGI). The OGI establishment is a proof from Indonesia to lead the openness, which is based on transparency and participation. Learned from Arab Spring phenomenon that requiring the governments to more open, Indonesian government realized the importance of transparency and participatory to prevent that ever happened in Indonesia in Soeharto’s presidency.

In some speeches, President SBY pushed the importance of openness to build this country. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 about Public Information Openness becomes the Indonesia’s cornerstone to step into the openness. The awareness of the importance of openness made transparency bureau era was being started. The implementations of open government in Indonesia are transparency in budget and supported technology information advances applications. These implementations have made the better change in bureaucratization system in Indonesia; for example, Ambon government has been starting Open Budget, a way to prevent the corruption via uploading the budget report in its site. This is the first step to be good governance, particularly in budget management transparency.

Via not only OGI, but also some cities in Indonesia have started the open government movement by their selves. Yogyakarta Government has utilized online system in public transportation named mTransport DIY that can be accessed in mobile phone. Yogyakarta citizens possibly know much information about city bus routes, Transjogja routes, flights and trains schedules, and CCTV for traffic conditions.

Eventually, in the beginning of 2013, Indonesia got score 62 and sat on the 20 of 100 most transparency countries in the world. International Budget Partnership (IBP) has released Open Budget Survey 2012. This result made Indonesia become the most transparency countries in South East Asia. There is no reason for Indonesia to not proud of the much progressed in transparency. It also means open government in Indonesia has been fared well. This becomes one of the highest achievements for Indonesia to build a better country.

With technology advancement and the awareness of openness, open government is a way to create a new face of Indonesia. Open government created the easy of information accessing, high quality education, fighting corruption, health and safety, and practically reporting of problems. To support this movement, the feeling of optimism should be built firstly. Without it, too impossible to believe the changing in Indonesia will be happened.

Open government is not a new thing in this world. The pursuit of openness is a serious thing for some countries, such as United States, Russia Federation, and United Kingdom. The determents of high intensity of corruption and authoritarian regime have made awareness for government and public. The principal of open government is transparency and participation as the equation of accountability, effectiveness, and efficiency. Indonesia has been doing the both of them. Transparency is necessary for government, either in central government or in local government. All that government has done can be accounted in public area. Participation is a support proof for government from public to observe and review that government have done and reported it appropriately and accurately.

Open government is one of many chances that public and government have. No need to create an innovation and a new concept for a better Indonesia, we can do the better with what have already existed and done. Why do not we continue the best one than create a new one that starting from the zero point? Open government movement has started since the collapse of new order regime. Seeing the need of public in openness and feeling the public surfeit in authoritarian regime that did corruption and the monetary crisis as the impact of that, open government have tried to answer the problems.

Transparency that has done by government could not be success if the public does not support with real participation. Participation is a real contribution from the public to give opinions greater and government could be more responsive to the problems. Open government is not only one side, but also government and public do contact and interact to solve the problem. Open government gives a chance to government and public working together. Therefore, the gap between government and public can be closer. Participation from public can be increased and transparency from government can be better from day to day.

The politic value with openness is closing the manipulation of data that ever happened in governance. Corruption, collusion, and nepotism are not something foreign in governance. With openness, public can reach the easier to give their opinions, review, and observing that government did. In the end, open government is not about democracy, but a truth from government as a form of accountability that supported by public.

There is no country without government and citizens. With the technology advancement and the global challenging, it is not impossible to create open government as a real initiative to make a better Indonesia. Government has provided everything that easing public to access the information, give their opinions, or oversee many things that government has done. Open government can be an alternative for Indonesia to raise the optimism of corruption decreasing, the care government, and easier and practical in every single life.

Development and open government is like one of a parallel rope that cannot be separated. Reviewing from now Indonesia condition, the preparation to be an openness country has been seen clearly. In central government, every official department should have a Managing Officer for Information and Documentation to manage all public information and publish them appropriately. In local government, the central government supports the local to give their contribution for open government as a part of better movement with open data, open budget, and e-office.

Simply, open government can be still exist if government and public want to work together via transparency and participatory, and the feeling of optimism that openness can be fought in Indonesia always increase. Without them, it will be a hard way for open government in Indonesia to have a fine position to support openness. Nothing is impossible for create Indonesia as one of openness, truth, and good countries. Open government is a way to create a better Indonesia. There is no worry for Indonesia as a ready country to be an open country that seeing from the preparation and the acts. It will be better if the public realize the importance of participation in government is a best way to support open government in Indonesia.

The optimism and supported words of open government presence was issued by President SBY in his speech 16th August 2012, “We must complete the management of government by the expansion of public participation, starting from the participation of development until opening up public access in order to participate in the control of government management. This is an essential part of government involving public participation. This is the essence of open government.”

(Mengapa) Masyarakat ASEAN Harus Dimulai Dari Ekonomi: Sebuah Kajian Filosofis

ASEAN Community atau Masyarakat ASEAN akan dimulai pada tahun 2015 yang berarti waktu yang dimiliki oleh kesepuluh negara anggota ASEAN hanya tinggal menghitung mundur. Kebutuhan akan adanya proses integrasi sebagai implementasi keseriusan dari negara-negara anggota ASEAN untuk menuju babak yang lebih baik di kawasan Asia Tenggara menjadi dorongan penuh mengapa Masyarakat ASEAN perlu dijalankan pada tahun 2015. Setelah adanya cetak biru sebagai panduan untuk menuju kemajuan yang berarti dan menelaah hal-hal yang terjadi untuk menuju ASEAN Vision 2020, negara-negara ASEAN memutuskan bahwa tahun 2015 merupakan tahun yang tepat untuk ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN).

Dari ketiga pilar yang dibangun untuk mengimplementasikan Masyarakat ASEAN, pilar ekonomi merupakan hal yang paling memungkinkan untuk dilaksanakannya proses integrasi. Hal ini memunculkan pertanyaan: Mengapa Masyarakat ASEAN harus dimulai dari ekonomi sementara ada pilar politik-keamanan dan sosial-kebudayaan yang juga menjadi pilar lainnya? Tentu saja ada banyak perspektif yang mampu menjawab pertanyaan tersebut, tidak terkecuali perspektif filosofis yang juga menjadi bagian dari kajian-kajian ilmu lain. Kajian ini akan membantu menjawab dari segi situasi Asia Tenggara di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan menelaah ketiga pilar sampai pada sebuah simpulan bahwa Masyarakat ASEAN yang paling memungkinkan adalah dari segi ekonomi.

Kembali pada tahun 1945, setelah berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara di Asia Tenggara sedang berjuang untuk meraih kemerdekaannya dengan melawan kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh negara-negara Barat. Kesempatan untuk merdeka semakin terbuka lebar setelah berakhirnya perang yang membuat politik dan ekonomi domestik negara-negara Barat menjadi terganggu akibat kerugian dalam perang. Perjuangan untuk saling bahu-membahu untuk mendukung kemerdekaan satu dengan yang lain memunculkan solidaritas di antara negara-negara Asia Tenggara. Namun, sisa-sisa kolonialisme masih membekas hingga saat ini, seperti permasalahan perbatasan yang masih mendera negara-negara Asia Tenggara.

Pembentukan ASEAN sendiri pun tidak terlepas dari kegagalan beberapa organisasi regional yang coba dibangun oleh negara-negara Asia Tenggara untuk mencegah terjadinya perang. Kegagalan Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) pun menjadi pembelajaran bahwa regionalisasi Asia Tenggara tidak lagi dapat diintervensi oleh aktor-aktor Perang Dingin. MAPHILINDO dan Association of Southeast Asia (ASA) pun turut serta mengikuti jejak kegagalan SEATO. Berangkat dari hal ini, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura memulai langkah pembentukan regionalisasi yang kini dikenal sebagai ASEAN. Adanya kesamaan dalam nasib yang membuat negara-negara ini mampu bersatu dan bertahan, bukan kesamaan dalam bidang politik maupun sosial-budaya. Jejak itu pula yang membuat lima negara lainnya pun diterima sebagai anggota ASEAN.

ASEAN yang terdiri dari negara-negara bekas penjajahan pun masih menyimpan perbedaan dalam segi politik. Sistem pemerintahan dan sistem politik yang berbeda-beda membuat perjalanan ASEAN menjadi naik-turun. Ini ditambah pula dengan permasalahan sisa kolonialisme, yaitu batas wilayah yang belum tuntas, khususnya di kawasan Laut Tiongkok Selatan dan Indocina yang hampir setiap tahun memanas. Sistem politik yang berbeda-beda pada setiap negara akan mempersulit proses integrasi dan ini pula akan tidak mungkin mengeneralisasi seluruh negara dengan satu sistem politik yang sama karena permasalahan dan pendekatan yang dapat dilakukan pun tidak akan sama untuk ditangani dalam sistem pemerintahan dan sistem politik. Selain itu, kembali pada sejarah di mana kegagalan proses integrasi pun dapat terjadi ketika dimulai dari segi politik-keamanan karena setiap negara masih cenderung pada menegakkkan kedaulatannya sendiri dan memiliki kepentingan nasional yang tidak dapat disamakan satu dengan yang lain.

Meskipun terlihat adanya kesamaan dalam bidang sosial dan budaya, menggeneralisasi kehidupan masyarakat di Asia Tenggara dalam waktu yang sama dan singkat bukan perkara yang mudah. Sebaliknya, Masyarakat ASEAN 2015 tidak dapat diimplementasikan secara praktis dari segi sosial dan budaya karena karakter sosial dari satu negara terhadap negara yang lain tidak akan bisa serupa seutuhnya dan budaya dari setiap negara akan menjadi ciri khas yang akan sulit untuk dileburkan menjadi satu dalam proses integrasi ini. Namun, ini bukan berarti integrasi tidak dapat dilakukan, tetapi perlu kesadaran dan sosialisasi yang lebih lama untuk mendalami bahwa sosial dan budaya adalah hal sulit untuk disatukan dalam waktu yang singkat.

ASEAN sebagai organisasi regional kedua yang dinilai berhasil setelah Uni Eropa (UE) memiliki nilai historis yang besar dalam perkembangan studi Organisasi Internasional dan Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Keberhasilan itu turut serta memacu hubungan kerjasama di antara negara-negara Asia Tenggara dalam politik, ekonomi, sosial-budaya, dan keamanan. Lahirnya ASEAN tidak terlepas dari faktor sejarah di mana negara-negara Asia Tenggara memikili pengaruh kolonialisme dan imperialisme yang sangat kuat setelah Perang Dunia II. Adalah mencegah terjadinya perang yang membuat pembentukan ASEAN dilakukan. Kesadaran itu lahir karena masih banyak permasalahan di antara negara-negara Asia Tenggara yang dapat memicu konflik berkepanjangan, seperti masalah perbatasan, hak asasi manusia, keamanan regional, dan lain-lain. Semua permasalahan dimungkinkan selesai dengan cara kekerasan ataupun tidak, namun dengan pembentukan ASEAN yang memperkuat bagaimana negara-negara Asia Tenggara telah memiliki komitmen yang kuat untuk membangun kerjasama dalam berbagai pilar.

Lantas, perbedaan yang ada dalam pilar politik-keamanan dan sosial-budaya tidak serta-merta membuat negara-negara Asia Tenggara tidak dapat bersatu. Satu pilar yang dapat menjadi kesempatan bagi kesepuluh negara Asia Tenggara untuk berintegrasi adalah pilar ekonomi. Ada sesuatu yang khas dari pilar ini yang membuatnya dapat mendukung kedua pilar lainnya di masa yang akan datang. Mengingat tahun 2015 yang sebentar lagi, memang akan menjadi sulit untuk memulai proses integrasi secara bersamaan dalam tiga pilar tersebut. Fokus akan menjadi hilang apabila pilar satu tidak mampu mendorong pilar lain. Pilar ekonomi pun menjadi jalan dalam proses integrasi yang paling memungkinkan karena ada dua hal yang dapat dijadikan alasan mengapa Masyarakat ASEAN harus dimulai dari ekonomi: adanya kesamaan dalam esensi sebuah negara mengembangkan kemajuan ekonomi dan faktor historis dari UE yang secara tidak langsung berhasil dalam memulai integrasi tersebut.

Hakikat yang paling dasar dari setiap individu melakukan kegiatan ekonomi adalah pemenuhan atas kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas dalam hal-hal yang terbatas, seperti sumber daya. Hakikat yang berasal dari individu-individu tersebut tidak akan mudah terlepas dalam tujuan manusia untuk berekonomi. Keterbatasan tersebut yang membuat manusia akan lebih mudah bersatu dan saling berusaha untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Hakikat ekonomi tersebut akan melekat dan menjadikan setiap individu yang bersatu dalam negara akan menjalin interaksi untuk mendorong pengejawantahan kebutuhan dan keinginannya dalam kepentingan-kepentingan yang tertuang dalam tujuan nasional setiap negara. Hal tersebut akan sulit dimungkiri sepanjang manusia masih memiliki kebutuhan, sementara kelangkaan ataupun keterbatasan yang memaksa manusia akan saling berinteraksi meskipun ada kepentingan politik dan sosial-kebudayaan yang tidak mungkin untuk diabaikan.

Berangkat dari pemahaman itu, tentu saja setiap negara di Asia Tenggara akan berusaha untuk mendukung perekonomian dalam negeri maupun perekonomian regionalnya. Efek Domino yang terjadi pada krisis moneter 1998 telah memberikan banyak pelajaran bagi perkembangan ASEAN dalam berekonomi dan berpolitik. Ekonomi tidak dapat diabaikan apalagi dinomorduakan. Seperti pernyataan seorang ahli ekonomi integrasi, Ali M El-Agraa, bahwa proses integrasi tidak mungkin tidak dalam mengabaikan ekonomi dan politik, keduanya akan selalu berjalan bersamaan dan saling berkorelasi. Untuk itu, berbagai kebijakan dalam bidang perekonomian akan memiliki visi yang akan serupa: memenuhi kebutuhan dan keinginan yang direalisasikan dalam kepentingan nasional. Berbeda dengan pilar politik-keamanan dan sosial-budaya yang akan diimplementasikan dengan cara yang berbeda-beda, setiap negara akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan cara yang lebih fleksibel di mana ego setiap negara akan cenderung dikurangi atau ditiadakan demi kepentingan nasional yang tercapai.

Dalam keadaan politik yang berbeda-beda dan sosial-budaya yang memiliki berbagai variasi, sangat dimungkinkan jika kesepuluh negara ASEAN memulai integrasi dari pilar ekonomi. Sejak krisis moneter yang melanda pada tahun 1998, kawasan Asia Tenggara pun selalu berusaha untuk memulihkan bidang ekonomi terlebih dahulu. Politik tanpa adanya tunjangan dari ekonomi akan sulit untuk terealisasi dan ekonomi tanpa adanya politik tidak akan memiliki arti apa pun bagi sebuah negara. Selain itu, kegagalan yang terjadi di masa lalu di masa pembentukan ASEAN akan menjadi pelajaran bermakna bagaimana sebuah organisasi regional akan sulit dibangun apabila kepentingan politik yang diutamakan di atas segala-galanya dan sosial-budaya akan sulit untuk diintegrasikan selama kedua pilar yang saling ekuivalen tersebut tidak mendukung.

Belajar dari proses integrasi yang dialami oleh organisasi regional yang dinilai paling berhasil, UE, pilar ekonomi memang pilar yang paling memungkinkan untuk diimplementasikan di waktu yang terbatas ini. UE dengan situasi dan kondisi politik-ekonomi yang berbeda-beda di 27 negara memiliki semangat yang sama dalam memulai integrasi ekonomi. Keberhasilan itu dapat terlihat dengan kebijakan UE untuk memulai proses integrasi wilayah dari segi ekonomi, seperti dalam pembentukannya yang bermula pada European Coal and Steel Community (ECSC) yang mampu berkembang ke European Economic Community (EEC) sampai dengan European Community (EC). Kerjasama di bidang ekonomi terlebih dahulu yang diutamakan oleh negara-negara Eropa dalam proses integrasi yang berkelanjutan hingga kini. Harapan tersebut semakin nyata ketika beberapa kebijakan yang dibuat bersama oleh negara-negara Eropa membuahkan hasil, seperti produksi yang paling dikenal oleh dunia, pesawat Airbus yang mampu bertahan hingga kini.

Keberhasilan tersebut pun dapat diteladani oleh ASEAN agar memulai proses integrasi dari pilar ekonomi. Namun, ada pula hal yang tidak dapat dimungkiri sehingga ASEAN pun harus pandai-pandai melihat kesempatan yang ada, seperti krisis yang tidak mampu dicegah oleh UE akibat jatuhnya mata uang hasil integrasi itu, Euro. Memang keinginan untuk membentuk ‘negara Asia Tenggara’ bukan merupakan hal yang mustahil untuk terwujud, tetapi proses tersebut perlu waktu dan proses yang bertahap. Tidak dapat dilakukan secara cepat dan bertahap. Selain itu, ada hal lain yang akan pula sulit untuk dicegah, seperti rasa nasionalisme yang telah dibangun dari setiap negara Asia Tenggara yang akan menjadi ‘batu sandungan’ dalam perjalanan proses integrasi itu.

Melihat apa yang sudah dilakukan sepanjang perjalanan ASEAN sampai pada proses untuk integrasi di tahun 2015, menjadi hal yang sangat memungkinkan adalah perjuangan negara-negara Asia Tenggara untuk memulai langkah tersebut dari pilar ekonomi. Ini juga yang dipertegas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa dari ketiga pilar yang dapat dilakukan oleh kesepuluh negara anggota untuk memulai Masyarakat ASEAN pada tahun 2015 adalah dari sisi ekonomi dan dengan kemajuan yang telah dimiliki oleh ASEAN saat ini, hal-hal ekonomi yang telah direncanakan sepanjang satu dekade terakhir ini menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Ekonomi juga yang akan membantu ASEAN untuk membangun kemungkinan-kemungkinan lain dalam membangun proses integrasi dari dua pilar lainnya. ASEAN di masa kini pun sudah dilihat sebagai pasar yang potensial dan untuk meraup keuntungan ekonomi yang besar.

Isu-isu yang ada di dunia ini pun berpedoman pada perekonomian, tidak lagi sekadar terpaku pada politik. Kesadaran itu pun telah terbangun setelah berakhirnya Perang Dunia II di mana sang pemenang perang pun justru mengalami ketidakstabilan dalam perekonomiannya. Kebutuhan manusia akan jauh lebih penting dan ini berkaitan dengan ekonomi. Bisa-tidak bisa manusia akan selalu terikat pada ekonomi, pada keterbatasan, dan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan yang tidak pernah terbatas. Dalam proses integrasi, khususnya Masyarakat ASEAN, tentu banyak peluang yang dapat dilakukan, tetapi melihat tujuan dan target yang hendak dicapai serta kemampuan dari seluruh negara peserta integrasi tersebut menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan.

Selain itu, saling keterkaitan ekonomi satu negara ASEAN dengan yang lain pun akan menjadi nilai tambah yang tidak dapat diabaikan dalam proses integrasi ini. Kemampuan negara ASEAN dalam menunjang perekonomian negara anggota lainnya pun akan lebih mudah dibandingkan menunjang politik ataupun sosial-budaya yang tidak memiliki tolok ukur yang pasti dan mutlak. Momentum ini pula yang sebaiknya dimanfaatkan oleh ASEAN ketika memulainya dari pilar ekonomi. Memulai dari pilar ekonomi bukanlah sebuah kesalahan, melainkan setelah belajar dari perjalanan waktu yang ada dan kesadaran atas kemampuan yang dimiliki oleh setiap negara anggota menjadi bagian yang baik ketika proses integrasi harus dilakukan dan menjawab kebutuhan atas pembuktian keberhasilan regionalisasi di masa kini.

Apabila disimpulkan, Masyarakat ASEAN harus dimulai dari ekonomi berdasarkan kajian filosofis adalah dari banyaknya perbedaan yang ada di antara seluruh negara anggota ASEAN, pilar yang telah berkembang dan memiliki kemampuan lebih dalam menjalankan visi dan misi yang hendak dicapai adalah pilar ekonomi. Selain itu, hal lain yang menjadi pertimbangan adalah sisi historis dari perjalanan ASEAN sebagai organisasi regional dan UE yang telah memulai selangkah lebih awal dalam menjalankan proses tersebut. Momentum yang telah dibangun oleh ASEAN menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan begitu saja, khususnya upaya-upaya ASEAN dalam menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai pasar besar yang potensial dan memiliki nilai positif, baik dari ekspor maupun impor.

 

 

Referensi

 

ASEAN Secretariat. 2008. ASEAN Economic Community Blueprint. Jakarta: ASEAN Secretariat.

El-Agraa, Ali M.. 1994. The Economics of the European Community. London: Harvester Wheatsheaf.

Kishtainy, Niall. 2014. Economics in Minutes. London: Quercus Editions Ltd.

Serevino, Rodolfo C.. 2002. ASEAN Today and Tomorrow. Jakarta: ASEAN Secretariat.

Weatherbee, Donald D.. 2009. International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc..

Weeks, Marcus. 2014. Philosophy in Minutes. London: Quercus Editions Ltd.

Yudhoyono, Susilo Bambang. 2012. “On Building the ASEAN Community: The Democratic Aspect”. Association of Southeast Asian Nations. <http://www.asean.org/resources/2012-02-10-08-47-56/leaders-view/item/on-building-the-asean-community-the-democratic-aspect>

Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Ajang Kompetisi Kualitas Tenaga Kerja

 

Deklarasi blueprint Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang ditandatangani oleh sepuluh kepala negara di Singapura pada November 2007 menjadi sebuah bukti komitmen yang kuat dari negara-negara anggota ASEAN untuk memulai sebuah langkah integrasi dari segi ekonomi. Meskipun ada tiga pilar yang dibangun dalam Komunitas ASEAN, hal yang paling memungkinkan untuk memulai proses integrasi di kawasan Asia Tenggara adalah dari pilar ekonomi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam sebuah pidato perayaan 38 tahun ASEAN “On Building the ASEAN Community: the Democratic Aspect”, menyatakan ASEAN sudah merencanakan hal-hal besar dan signifikan, khususnya dalam bidang ekonomi, untuk membangun kawasan Asia Tenggara sebagai sebuah pasar besar yang potensial untuk meraup keuntungan dan stabilitas ekonomi kawasan. Ini yang menjadi dasar mengapa integrasi harus dimulai dari segi ekonomi. Selain itu, belajar dari sejarah pendirian beberapa organisasi regional, seperti Uni Eropa, hal yang paling memungkinkan untuk terintegrasi secara mudah adalah dari pilar ekonomi karena tujuan yang hendak dicapai oleh berbagai negara serupa. MEA menjadi sebuah proses integrasi yang memerlukan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan kompetensi perekonomian di Asia Tenggara dan menjamin kemajuan kualitas dari berbagai sektor ekonomi negara-negara anggota ASEAN.

Bagi Indonesia, keberadaan MEA menjadi babak awal untuk mengembangkan berbagai kualitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara dalam perkembangan pasar bebas menjelang tahun 2015. MEA menjadi dua sisi mata uang bagi Indonesia: satu sisi menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produk dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia kepada negara-negara lain dengan terbuka, tetapi pada sisi yang lain dapat menjadi titik balik untuk Indonesia apabila Indonesia tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. Peranan tenaga kerja dalam memproduksi sampai mendistribusikan produk dan jasa akan menjadi penting. Dalam era persaingan global, Indonesia harus memperhatikan tenaga kerja dan produksi yang tidak hanya sekadar soal kuantitatif, tetapi juga sisi kualitatif yang perlu diperhatikan. Daya saing Indonesia yang masih terhitung rendah dapat menjadi ‘batu sandungan’ dalam perannya di MEA.

Permasalahan yang ada dari sisi tenaga kerja pun tidak terlepas dari kualitas yang rendah, seperti tingkat pendidikan dan keahlian yang belum memadai. Kesempatan bagi tenaga kerja baru di Indonesia pun 22% lebih buruk dibandingkan Filipina, Malaysia, dan Vietnam.[i] Ini juga akan berdampak pada perkembangan riset dan inovasi yang baru dalam meningkatkan daya saing yang lebih besar. Perkembangan riset dan inovasi merupakan bagian yang penting dalam meningkatkan kompetensi persaingan di tingkat regional dan tingkat global. Dalam MEA 2015, tenaga kerja sebagai aktor yang penting dalam produksi, perlu menyadari bahwa persaingan pada tingkat regional akan semakin besar dan kompetitif. Tahun 2015 akan segera datang dan mau-tidak mau setiap orang yang ada dalam regional Asia Tenggara harus siap menghadapi MEA, khususnya Indonesia.

 

Kuantitas tinggi, kualitas rendah

Dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat tingkat partisipasi angkatan kerja pada bulan Februari 2014 sebesar 69,17%, meningkat 2,4% dari bulan Agustus 2013.[ii] Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka turun sebesar 0,47% dari 6,17% pada bulan Agustus 2013 menjadi 5,70% pada Februari 2014.[iii] Namun, dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka ini bukan berarti Indonesia telah mengalami kemajuan dan dapat dinyatakan siap dalam menyikapi MEA 2015 karena berbagai macam permasalahan domestik berkaitan dengan tenaga kerja masih belum dapat diselesaikan, salah satunya adalah Indonesia belum mampu menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kualitas tinggi untuk mampu bersaing di pasar global dan mencegah banjirnya tenaga kerja yang lebih terampil dari negara lain. Permasalahan lainnya adalah diskriminasi terhadap tenaga kerja wanita, honor yang masih belum memadai, permasalahan perlindungan tenaga kerja, dan lain-lain.

Perlu dipahami bahwa persaingan dalam MEA 2015 tidak sekadar sebuah negara mampu untuk menghasilkan produk yang memiliki kualitas dengan standar internasional, tetapi juga mampu memproduksi tenaga kerja yang mampu berkompetisi di kancah regional dan global. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk terbesar di Asia Tenggara, mampu menghasilkan tenaga kerja dalam kuantitas yang besar. Pada Februari 2014, jumlah tenaga kerja Indonesia sebesar 125,3 juta orang dengan jumlah pekerja 118,2 juta orang.[iv] Namun, ini tidak dapat diimbangi dengan kualitas pendidikan yang dimiliki oleh para pekerja. Dari data yang dilansir oleh Tempo, mayoritas tenaga kerja Indonesia masih berpendidikan pada sekolah dasar (46,8%) dan lebih banyak bekerja pada sektor informal (59,81%).[v] Dari data-data ini, dapat disimpulkan tenaga kerja Indonesia masih banyak secara kuantitatif, tetapi belum memiliki kualitas yang memadai. Simpulan ini didukung dengan oleh Ekonom Senior Bank Dunia, Vivi Alatas, yang menyatakan Indonesia harus mampu mendorong diadakan pelatihan keterampilan karena mayoritas tenaga kerja Indonesia kurang dalam kecerdasan sikap, kemampuan berbahasa Inggris, dan pengoperasian komputer.[vi]

Namun, sikap yang tidak kalah pentingnya dalam menyikapi MEA 2015 adalah peningkatan daya saing yang memiliki mutu yang baik dan kesadaran dari setiap individu sebagai bagian dari MEA itu sendiri. Bagi seorang tenaga kerja, peningkatan daya saing dalam MEA merupakan elemen yang tidak dapat dilepaskan karena efisiensi dan kompetensi yang dimiliki seorang tenaga kerja akan mempengaruhi hasil barang ataupun jasa, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jika sebuah negara memiliki daya saing yang tinggi dan mampu berkompetisi di kancah regional dan global, maka dapat dipastikan tenaga kerja yang dimiliki telah mampu mencapai standarisasi dan memiliki reputasi yang patut diperhitungkan. Untuk mencapai standarisasi, setiap tenaga kerja terdidik perlu mendapatkan Mutual Recognition Agreement (MRA) sebagai sertifikasi. Sebagai SDM yang potensial, tenaga kerja Indonesia perlu peningkatan yang lebih, khususnya dalam bidang-bidang keilmuan. Dukungan dari pemerintah pun juga tidak dapat dilepaskan untuk memberikan kesadaran bahwa MEA merupakan integrasi yang tidak lagi mungkin untuk dihindari dan satu-satunya cara untuk dapat bersaing di tingkat regional adalah kemampuan yang tinggi, baik dari bidang hard skill maupun soft skill. Hal ini dibutuhkan karena MEA 2015 akan memberikan keleluasaan bagi seluruh masyarakat di negara-negara anggota ASEAN untuk bekerja secara bebas di luar negaranya. Apabila tenaga kerja yang dimiliki oleh Indonesia belum mampu untuk memberikan kualitas yang memadai meskipun memiliki kuantitas yang begitu banyak, maka persaingan dalam dunia pekerjaan akan semakin sulit untuk dihadapi, khususnya saat bersaing dengan tenaga kerja dari Singapura, Filipina, dan Malaysia yang mana telah memiliki kemampuan medium skilled.[vii]

Kualitas yang rendah yang dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia saat ini bukan berarti Indonesia harus mundur dari persaingan tenaga kerja pada era MEA 2015. Justru sebaliknya, keberadaan MEA harus dijadikan bagian dari mendorong kualitas dari segi pendidikan dan kemampuan agar tenaga kerja Indonesia pun dapat bersaing dalam memperebutkan lapangan pekerjaan di negara sendiri dan negara anggota ASEAN lainnya. Melalui proses integrasi yang dimulai dari pilar ekonomi, Indonesia, melalui SDM yang dimilikinya harus mampu menunjukkan performa yang besar sehingga ke depannya Indonesia dapat memiliki jiwa dengan daya saing yang besar di tingkat Asia Tenggara maupun di tingkat internasional. Dengan adanya kualitas yang memadai, tenaga kerja Indonesia akan dapat memperbaiki permasalahan-permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan hal tersebut, seperti honor yang rendah dan keberadaan tenaga kerja outsourcing. Perlu disadari pula bahwa ini diperlukan peranan dari berbagai pihak, salah satunya adalah tenaga kerja itu sendiri. MEA diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi publik di regional Asia Tenggara untuk mewujudkan integrasi yang berkelanjutan sehingga tidak hanya melahirkan individu-individu yang berdikasi, tetapi juga dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang baik.

 

Bukan hanya tanggung jawab pemerintah

MEA merupakan gagasan dari kesepuluh negara Asia Tenggara untuk mewujudkan perekonomian yang lebih baik pada tahun 2015 mendatang. Keberadaan MEA tidak dapat dilepaskan dari partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dan ikut serta dalam terselenggaranya integrasi yang berkelanjutan sehingga Asia Tenggara menjadi kawasan yang strategis dalam bidang perekonomian. Peranan pemerintah memang menjadi bagian yang paling penting dalam meningkatkan kualitas SDM agar tenaga kerja Indonesia memiliki kemampuan yang dapat disetarakan dengan negara-negara lain. Landasan utama yang dimiliki pemerintah untuk mendorong kualitas adalah membuat standar untuk seluruh SDM di Indonesia dengan membuat undang-undang yang dapat memperjelas apa yang perlu dilakukan oleh setiap masyarakat dalam menyongsong MEA 2015.

Meskipun peran dominan dalam meningkatkan kualitas menjadi milik pemerintah, bukan berarti seluruh tanggung jawab berada di tangan pemerintah. Justru sebaliknya, perlu kesadaran dini bahwa efek dari MEA akan dirasakan langsung oleh masyarakat dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dan mempersiapkan diri menjelang 2015 menjadi milik bersama. Pemerintah tidak dapat menjalankan MEA 2015 dengan baik apabila tidak ada partisipasi dari masyarakat, khususnya tenaga kerja yang akan bermain di sektor-sektor penting untuk menunjukkan kualitas yang baik. Demikian pula sebaliknya. Tenaga kerja pun harus mau memiliki daya juang yang tinggi untuk memiliki berbagai macam keterampilan agar tidak tertinggal dengan negara lainnya. Tenaga kerja sebagai subjek yang penting dalam kegiatan ekonomi akan memiliki pengaruh yang besar ketika MEA telah dijalankan. Apabila tenaga kerja Indonesia tidak mampu berkompetisi dengan tenaga kerja dari negara-negara anggota ASEAN lainnya, maka akan muncul permasalahan lain yang lebih kompleks.

Menyongsong MEA 2015 bukan harus dilakukan dengan tergesa-gesa karena waktu yang sebentar lagi akan tiba, tetapi perlu sinergi yang besar untuk menyatukan seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dan bekerja sama untuk mewujudkan stabilitas kawasan. Tenaga kerja pun perlu memiliki daya saing yang tinggi sehingga persaingan dalam tingkat regional pun akan dapat dilalui agar memiliki kesempatan untuk bersaing di tingkat internasional. MEA 2015 menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kompetensi yang sesungguhnya dalam kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang dimilikinya.

 

MEA: langkah awal tenaga kerja Indonesia menuju tingkat global

Etos kerja yang tinggi merupakan salah satu faktor mengapa Jepang dapat bangkit dari keterpurukan pasca krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Belajar dari Jepang yang juga sama-sama mengalami dampak dari krisis tersebut, Indonesia pun butuh semangat kerja yang tinggi dan kemampuan untuk belajar yang besar. Dengan adanya MEA 2015, Indonesia dapat menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai peluang untuk mempromosikan kualitas dan daya saing yang mampu berkompetisi di area regional. MEA 2015 bukanlah senjata untuk memantik tenaga kerja Indonesia terpuruk di regionalnya sendiri, melainkan sebaliknya, agar tenaga kerja Indonesia dapat bertukar pengalaman dari negara-negara anggota ASEAN lainnya. Dengan sebagian besar penduduknya yang berusia produktif, akan sangat sulit membendung tenaga kerja Indonesia untuk bekerja dan berkompetisi dalam MEA 2015. Namun, kualitas tenaga kerja Indonesia yang masih bermayoritaskan pada tenaga kerja informal akan menjadi masalah dalam menghadapi MEA 2015 karena akan ada pembatasan pada tenaga kerja informal.

Akses terhadap kehidupan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, merupakan faktor yang dominan dalam mendorong kualitas tenaga kerja Indonesia menjelang MEA 2015. Namun, apabila akses itu tidak digunakan oleh tenaga kerja dengan baik, maka pembangunan kualitas SDM di Indonesia akan semakin sulit. Dengan adanya MEA 2015, kesadaran akan pentingnya kualitas dalam hidup bermasyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mendorong daya saing dan nilai kompetensi dalam setiap SDM. Akan menjadi sia-sia apabila kita yang juga sebagai bagian dari MEA 2015 hanya sibuk untuk menggerutu dan menyalahkan pemerintah apabila di dalam diri kita pun tidak ada keinginan untuk bersaing secara regional. MEA 2015 harus mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai media mempromosikan diri dalam kancah regional dan “tempat latihan” untuk tenaga kerja Indonesia dapat bersaing di kancah internasional dengan kualitas yang lebih dari negara-negara anggota ASEAN lainnya.

 

Kesimpulan

Permasalahan yang ada dalam tenaga kerja Indonesia saat ini memang tidak dapat dihindari. Namun, permasalahan itu bukan harus menjadi alasan untuk menghentikan persaingan di tingkat regional dalam MEA 2015. Justru sebaliknya, Indonesia harus melihat peluang yang terbuka untuk memperbaiki kualitas SDM yang ada dengan meningkatkan daya saing, menyediakan pendidikan dan kesehatan yang memadai, dan memberikan edukasi terhadap pentingnya MEA 2015 itu sendiri.

Dalam kondisi perekonomian Indonesia yang sangat baik ini, kualitas SDM masih perlu diperbaiki. Tenaga kerja Indonesia tidak bisa hanya berkelindan sebagai tenaga kerja informal karena kualitas yang belum memadai. Dalam hal ini, pemerintah memang berpengaruh sangat besar untuk mendorong kemajuan kualitas itu, tetapi tanpa adanya kesadaran dari setiap individu sebagai bagian dari MEA 2015 akan sangat sulit mencapai target yang hendak dicapai oleh Indonesia. MEA 2015 harus dijadikan media bagi tenaga kerja Indonesia untuk belajar bersaing di tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat Asia Tenggara.

[i] Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN 2014, ‘Optimisme Perekonomian Indonesia Menduduki Ranking Tertinggi Dibanding Negara ASEAN Lainnya’, Buletin Komunitas ASEAN, Maret, hal. 17.

[ii] Badan Pusat Statistik 2014, Population and Type of Activity, 2004-2014, Badan Pusat Statistik, diakses pada 30 Agustus 2014, <http://www.bps.go.id/eng/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=06&notab=1>

[iii] Ibid.

[iv] Tempo 2014, Profil Tenaga Kerja Indonesia, Tempo, 7 Mei.

[v] Ibid.

[vi] Murti, Wisnoe 2014, 5 Masalah tenaga kerja dan lapangan kerja di Indonesia, Merdeka, 17 Januari, diakses pada 2 September 2014, <http://www.merdeka.com/uang/5-masalah-tenaga-kerja-dan-lapangan-kerja-di-indonesia/ketrampilan-tenaga-kerja-rendah.html>

[vii] The Habibie Center 2014, Daya Saing SDM Indonesia Menghadapi Era ASEAN 2015, APEC dan WTO, diakses pada 2 September 2014, <http://habibiecenter.or.id/detilurl/en/277/news/Daya.Saing.SDM.Indonesia.Menghadapi.Era.ASEAN.2015,.APEC.dan.WTO>

 

Jumlah kata: 1.997

Fight the Unsustainable Ecological System in Indonesia via Human Awareness

THIS PAPER HAS BEEN PRESENTED ON 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCEMENT OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION 2013

ABSTRACT

One of the major problems in global governance is unsustainable ecological system. All United Nations member states have agreed to achieve Millennium Development Goals by the year 2015. Two of these goals are eradicating extreme poverty and hunger and ensuring environmental sustainability. It means there are international societies’ awareness of global warming threat and the effects of that in short periodic as well as long periodic. The most noticeable effects are famine and drought. It can disrupt ecological system, including human society, and can cause other pandemics.

Indonesia has many huge problems in environmental issues. Illegal logging, mismanagement of natural resources, and species extinction are the examples of these problems. These problems could be preventable if there were awareness from the society. It is not only the government, but also the Indonesian citizens. The aim of this paper is explaining how to fight the unsustainable ecological system via human awareness. The human awareness is the main thing that should be built firstly. Without human awareness, there is nothing to do to fix the better Indonesian environment and fight the unsustainable system in ecology. The construction is going to be happened, but the structure of environmental is often overlooked.

The unsustainable ecological system can be affected to the social and economic system in Indonesia, such as poverty. The term effect of unsustainable system will decrease the balance of the ecosystem and poverty can be happened while the human awareness to redress the imbalance does not exist. That is happening in Indonesia to build the human awareness of restoring the environment, particularly in the part of the important system for human survival. This result of this research is find the another solution to build the human awareness of unsustainable ecological system in Indonesia, perhaps it could be manifested over the world.

 

 

KEYWORDS: Indonesia, environment, human awareness

 

  1. INTRODUCTION

 

  • Statement of the problems: Unawareness of Sustainable Ecological System in Indonesia

 

Global governance is not always talking about pandemic, terrorism, and world peace. One of the biggest problems in the world is unsustainable ecological system. One of the world’s threats is global warming that can be affected human unawareness to taking care of their environment. The rising of average temperature of earth’s atmosphere becomes another problem for ecosystem in the world, particularly in Indonesia.

 

Millennium Development Goals (MDGs), a United Nations (UN) initiative, has eight international development goals. Two of them are linked with unsustainable ecological system. They are the first, eradicating extreme poverty and hunger, and the seventh, ensuring environmental sustainability. These are the proof of global governance that is any connection between poverty and environmental sustainability. MDGs have been fighting the unawareness with an initiative that involving all people of the world to join and give contribution. United Nations realized they could not work alone without good cooperation with all people. Ban Ki-moon, the UN Secretary General, on UN Climate Change Conference in Doha 2012, messaged “There is no time to waste, no time to lose for us.”

 

Jakarta Floods in the beginning of 2013 was the main proof of unawareness ecological system in Indonesia. Joko Widodo, the governor of DKI Jakarta, said in one hundred days of his government that he would like to fix up the two problems of Jakarta: floods and traffic jam. Floods in Jakarta have been happened since 1621, in Netherlands colonialism. As if it had become commonplace, people in Jakarta always was addressing this disaster as their risk as Jakarta citizens. More than that, the antipathy of take the environment care had been decreasing.

 

Jakarta Floods are one of the many cases that caused by human unawareness. Throwing the rubbish randomly, doing illegal constructions that is not in the place, doing illegal logging, etc. has been creating the major problems to ruin the ecological system. Indonesian citizens have been unaware of the damage of unsustainable ecological system. It would influence the epidemic diseases, other disasters, and the fatal environmental damage that could not be regenerated.

 

If this case is allowed continually, the environmental damage would not prevented and raise the serious problems in short-term and long-term. The environmental damage that could not be prevented will bother social life, not only the government but also the citizens’ welfare. The human unawareness in Indonesia could not be ignored. It is the Indonesian citizens’ responsibility for creating the awareness of caring the ecological system in the present and the future.

 

  • Objectives

 

The objective of this inquiry is to explain the human awareness in Indonesia and the unsustainable ecological system that involving all people in Indonesia. Unsustainable ecological system is a serious problem that all countries in the world facing. The impacts of this problem could bother citizens’ life. Environment could not leave to create sustainable. Environment, social, and economic should be balanced in the life.

 

Unsustainable ecological system is not only the government’s task, but also the responsibility of citizens. The awareness to improve the ecosystem should be built together. Human awareness is the most important thing that must be exists as the foundation of doing the improvement. Without awareness, there will be nothing because the threat of unsustainable ecological system would continue but is could not be equilibrated by human.

 

Explaining the unsustainable ecological system in Indonesia is an author decision that based on Indonesia’s environment reality. Indonesia is one of the highest environmental damage countries. If it continued, the effects of unsustainable ecological system could be fought harder than the awareness of the threats could be felt now. Disaster, natural resources crisis, poverty, hunger, climate change, global warming, etc. has been waiting as the unsustainable ecological effects. Explicating the connection between human awareness and unsustainable ecological system is necessarily discussed in this paper.

 

This paper has four parts. The first part explained about the background of unawareness ecological system in Indonesia, scope of the study, the benefit of the study, and the literature review as the basic theories of this paper. The second part explained about the methodology that would be used in this research. It has three sub-parts; research question as main target of this research and the hypothesis of, data collection, and data analysis. The third part explained about the results of this research. The last part explained the synthesis of the study and recommendation for government and citizens, especially in Indonesia.

 

  • Scope of study: The State Minister for The Environment and Indonesia Citizens

 

The connection between the unsustainable ecological systems in Indonesia with human awareness has addressed by the researcher. In some researches about the Indonesian environment, that mentioned the disaster in some cases in Indonesia caused by human. For example, Centre of International Forestry Research has published Fire Brief on October 2004 titled “Fire, livelihoods and environmental degradation in the wetlands of Indonesia: A vicious cycle”. It was analyzed by Unna Chukkalingam and Suyatno. In Unna Chokkalingam and Suyanto’s research, they had found many facts of causes of fire ignitions. One of the causes of fire ignitions is there were many sights of community that saying the fire in the forest was not a problem in generally small. Another problem of fire is the dispute between the community that living around the forest and a company that having a right to use that forest.

 

The newest problem of unsustainable ecological system in Indonesia is the Sumatra forests fire that giving impact to Malaysian and Singaporean. On 19 June 2013, NASA’s Terra and Aqua satellites captured images of smoke from illegal wildfires. It was beginning from Bengkalis Regency, Riau Province, Indonesia. The haze was affecting several countries around Indonesia. The most affected countries are Singapore. Singaporean could not do their activities well caused by the haze around their air. They should wear maskers and the government decided to stop their activities for anticipating the negative effect of haze. Indonesian government was busying to bonnet in Sumatra forest, especially in Riau. This case could be happened predictably caused by the forest burning from a company that wanting to make a free land for infestation.

 

On October 2012, the State Minister of Environment, Mr. Balthasar Kambuaya, said the cases of environmental damage in Indonesia were still on the high level. In 2012, there were around 300 cases of environmental damage. Unfortunately, these cases were increasing year by year. These conditions, in his opinion, caused by economic factor that making people would do anything to raise the money although it was contrary with the law. Furthermore, another cause was the abuse of authority that done by the governors and the regents. Indonesian government has still been doing something to decrease the number of environmental damage cases, such as creating new policies and specific laws for environment.

 

Table 1. The Level of Public Knowledge about Environment in 2012 (Research by Indonesia Ministry of Environment)

 

Generally, based on this data, the public knowledge of environment is in average. They have known well about environment. Almost in every island, 50 percent publics have had well environment knowledge, especially in Java. However, there is the contrary in some islands. It was the effects of education, access of information, and culture. Some of them would give impact of the awareness of taking sustainable ecological system care. It would be homework for government and another public to teach how to build awareness.

 

In Indonesia, it would be the State Ministry of Environment’s jobs and should be supported by Indonesian citizens. It is a shared responsibility to taking the sustainable ecological system care in Indonesia. It would also help the United Nations missions, Millennium Development Goals in 2015.

 

 

  • Benefit of the study

 

Fight the unsustainable ecological system in Indonesia via human awareness would give another perspective in seeing one of major problem. Environment could not uncounted from human life. In Chinese philosophy, there is a term named Yin Yang. Yin Yang explained about the equality in human life; there are interconnected and interdependent in the natural world.

 

Based on Yin and Yang, human awareness in Indonesia should be built so then the continuity of ecological system in human life could be maintained. Human awareness is the basic thing that should be there before many things of projects that government and other organizations would do. Without human awareness, there is nothing to do because the awareness will make the public know, feel, and see the present and the future well.

 

  • Literature Review

 

For literature review, the researcher used two theories: the theory of sustainable and the theory of awareness. It would support this research well and sharp to the main problem of unsustainable ecological system in Indonesia.

 

  • The Theory of Sustainable

 

In Oxford Dictionary, sustainable means able to be maintained at a certain rate or level and able to be upheld or defended. Sustainable should be said in many contexts and depended on the circumstances.

 

Theories of sustainability attempt to prioritize and integrate social responses to environmental and cultural problems. An economic model looks to sustain natural and financial capital; an ecological model looks to biological diversity and ecological integrity; a political model looks to social systems that realize human dignity. Religion has entered the debate with symbolic, critical, and motivational resources for cultural change.

 

Sustainable development in ecology is a hard to resolve. Ecology has two parts as a system: natural and social. Natural and social could not be separated. Global Compact Cities Programme has divided the circle of sustainable into seven elements of ecology: materials & energy, water & air, flora & fauna, habitat & land, place & abode, constructions & settlements and emission & waste. However, there is other domains that giving the impacts in human life besides ecology. They are economics, politics, and cultures.

 

Table 2. Circle of Sustainable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3. Scheme of sustainable development: at the confluence of three constituent parts

 

Unsustainable ecology can cause the problem of peace and welfare, national growth and the quality of human, the problems of poverty and unsatisfying human needs, the problems of population growth and the resource base conversation, technology and its risks. United Nations has realized about the problems of unsustainable ecological system. That is why in Millennium Development Goals, there is one point about ensuring environmental sustainability.

 

  • The Theory of Awareness

 

In Oxford Dictionary, awareness means knowledge or perception of a situation or fact. There are many concepts about awareness. To explain this research, the researcher has used self-awareness to be the subject of the theory of awareness.

 

In the philosophical view, there is a Latin Proverbs from Rene Descartes, “cogito ergo sum”. It means I think, therefore I am. Descartes realized a reality about human in their existence. With cogito ergo sum, the awareness of the existence will be built. It will be the foundation of human interest of something happen in their life.

 

Another self-awareness is self-awareness theory. Self-awareness is the capacity to take oneself as the object of thought—people can think, act, and experience, and they can think about what they are thinking, doing, and experiencing. In social psychology, the study of self-awareness is traced to Shelley Duval and Robert Wicklund’s (1972) landmark theory of self-awareness.

 

  • METHODOLOGY

 

  • Research questions and the central hypothesis

 

Based on the main aim of this research, there is one research question that mutually sustained to analyze the ecological system in Indonesia and the connection between ecological system and human awareness. The question is how is the human awareness can be the answer of the resistance of the unsustainable ecological system?

 

The hypothesis of this question is human awareness is the main thing that should be built firstly. In this context, the development of human awareness should be started from the government as the promoter of many ideas and the supervisor of the projects that they do. The self-awareness theory helps to answer the happened phenomenon in this case. Environmental damage that made by humans was giving the different explanations.

 

To help analyzing this phenomenon, the researcher has created a drafted diagram that showing how the human awareness can fight the unsustainable ecological system in Indonesia. Before that, the researcher has considered the ecological situation in Indonesia. That is why Indonesia was chosen as the country that should be analyzed in this research.

 

HA à ES à S

 

Abbreviated explanations for the central hypothesis

HA      Human awareness will be built as the main foundation of the problem and also the solution

ES       Ecological system as the target of this research

S          Sustainability that will be developed

 

Fig. 1. Diagrammatic view of the central hypothesis (prediction).

 

Two questions as the auxiliary will continually help this research better. First question is why was Indonesia being chosen for this research? Second question is how dangerous is Indonesian environment now? After considered what happened in Indonesia and another country around it, the researcher have known well to choose Indonesia as the object of this research and the hypothesis could be created by these questions.

 

These questions will drive this research deeply in two sectors: ecological system in Indonesia and human awareness in Indonesia. In addition, they will help the researcher to analyze the basic condition of Indonesia environment.

 

  • Data collection and research participants

 

The collected system of unsustainable ecological system in Indonesia was taken by Indonesia Ministry of Environment in the beginning of 2013. The Ministry of Environment has released the executive summary titled “Perilaku Masyarakat Peduli Lingkungan” (Environmental Care Community Behavior). They were using survey as the system of data collecting.

 

Table 4. Information Sources about Environment 2012

Information Source Regional Indonesia
Sumatera Java Bali-Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku-Papua
Leaflet 1.7 0.4 0.4 0.1 0.4 2.1 0.9
Newspaper 10.6 8.2 7.7 6.2 9.4 9.7 8.7
Magazine/tabloid 1.8 0.7 1.9 0.9 1.0 2.5 1.5
Radio 3.5 1.7 9.2 0.9 3.1 3.3 3.9
Television 45.1 53.7 33.1 60.9 34.5 45.2 45.2
Village officials 16.4 8.0 15.6 3.8 12.1 10.0 11.3
Teachers 1.6 0.6 5.9 0.6 0.3 6.0 2.7
Tomas/toga 2.1 5.6 7.2 0.0 10.4 8.3 6.0
Counseling 5.6 9.5 8.5 1.3 3.9 6.3 7.0
Friends 5.6 7.4 6.3 10.1 14.2 2.7 7.0
Family 4.7 2.0 2.6 12.3 7.3 1.7 3.7
Relatives 1.1 0.6 0.3 2.8 2.9 0.7 1.1
Other 0.2 1.5 1.3 0.1 0.3 1.5 1.0
Total 1587 3015 2015 682 1143 1739 10181

 

 

Table 4. Information Sources about Electricity Saving Behavior 2012

Electricity saving behavior Regional
Sumatera Java Bali-Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku-Papua
Saving 58.2 42.2 81.3 51.8 74.0 57.4
Not saving 41.8 57.8 18.7 48.2 26.0 42.6
Total 100.0

(N=846)

100.0

(N=779)

100.0

(N=743)

100.0

(N=438)

100.0

(N=457)

100.0

(N=861)

 

 

Table 5. Environment Carrying Behavior 2012

Environment Care Behavior
Energy Consumption Behavior Trash Throwing Behavior Water Utilization Behavior Fuel Utilization Behavior Carbon Emission Behavior Healthy Living Behavior Environment Care Behavior Index
Java 0.79 0.68 0.43 0.33 0.61 0.67 0.60
East Java 0.80 0.64 0.43 0.35 0.62 0.74 0.60
Central java 0.82 0.67 0.41 0.31 0.61 0.64 0.58
West Java 0.91 0.67 0.41 0.31 0.63 0.62 0.59
DKI Jakarta 0.89 0.75 0.47 0.34 0.68 0.69 0.62
Sumatera 0.97 0.66 0.40 0.32 0.62 0.64 0.60
North Sumatera 0.98 0.65 0.39 0.34 0.63 0.66 0.61
South Sumatera 0.94 0.66 0.40 0.31 0.61 0.61 0.59
Bali and NTT 0.94 0.59 0.39 0.24 0.60 0.69 0.57
Bali 0.96 0.66 0.44 0.34 0.67 0.69 0.63
NTT 0.90 0.52 0.34 0.15 0.52 0.70 0.52
Kalimantan
West Kalimantan 0.63 0.63 0.37 0.28 0.61 0.62 0.52
Sulawesi
South Sulawesi 0.99 0.65 0.40 0.25 0.58 0.65 0.59
Maluku and Papua 0.90 0.59 0.44 0.21 0.53 0.64 0.55
Maluku 0.93 0.57 0.42 0.17 0.50 0.65 0.54
Papua 0.86 0.5 0.46 0.26 0.56 0.62 0.56
National 0.84 0.64 0.41 0.28 0.59 0.66 0.57

 

 

Environment carrying community behavior index has been fathomed influenced by many factors. These many factors are age, sex, education level, marriage status, number of household members, knowledge about environment, and the behavior of environment linked to environmentally friendly behavior. In generally, Indonesian citizens have had the knowledge about environment well.

 

In Millennium Development Goals 2015, Indonesia has three targets to guarantee the sustainable ecology. Central Bureau of Statistics Indonesia has published three targets and their indicators:

  1. Integrate the principles of sustainable development policy and the national program of environmental resources and restoring the lost.

Indicator:

  • Proportion of land area covered forest
  • The area ratio of protected areas to wide area
  • Energy used (barrels equivalent in metric tons) per Gross Domestic Products (GDP) (millions of dollars)
  • Carbon dioxide emissions per capita
  • Number of ozone substances consumption (metric tons)
  • Proportion of the population using current or the Household Solid Fuel for Cooking
  1. Decreasing half of community proportion without access to drinking water resources that be secured and continually and the basic sanitation facility in 2015.

Indicator:

  • Proportion of population or households with access to improved drinking water resources protected
  • Proportion of population or household with access to adequate sanitation facilities
  1. Achieve meaningful improvements in the life of poor people in slum in 2012
    • Population proportion of households by status or permanent homes and secured
    • Proportion of households with residents or access the permanent housing in urban areas and secured
    • Proportion of households by land ownership certificate of the National Land Agency (Badan Pertahanan Nasional)

 

The above results is contrary with Jaringan Organisasi Tambang (JATAM), a non-governmental organization that working in mining advocation. In press release 28 March 2013, this NGO wrote “flood, landslide, pollution, and water contamination, almost happened in every Indonesia regional, seemed vying to show themselves due to severe environmental damage.” This JATAM statement has been supported by Indonesian Supreme Audit Board (Badan Pemeriksa Keuangan – BPK) that claiming Indonesia has been in emergency of natural resources and environment. Ali Masykur Musa, the fellow of Indonesian Supreme Audit Board, in 25 March 2013, said the cause of this case is many mining and forestry businesspersons less accountable to the detriment of the country and environment. Furthermore, another main problem that faced by this country is poor spatial as the base implementation of development.

 

Hanns Seidel Foundation wrote a challenge that must be faced by Indonesia. “As a newly industrialized country, Indonesia has faced various problems in regards to its environment, mainly from industrial waste, greenhouse gases and land-use changes. As a result, Indonesia has gotten prone to potential environmental disasters. Also, the temperature in Indonesia has been increasing steadily in the last ten years. For these reasons, greener industry and economy is desperately needed in order to combat potential disasters.”

 

  • Data analysis

 

Based on the data above, there are some problems in the sustainability ecological system in Indonesia. Many NGOs have still declared their statements about unsustainable ecological system and have done some projects to help increasing human awareness in Indonesia, especially for environmental awareness. Indonesia has released the targets of sustainable ecological system in Indonesia to achieve Millennium Development Goals 2015.

 

The information sources about environment, the highest score that people could have the environment information is from television. The second one is from village officials. Range between television and village officials is too far (around 33.9). This was proofing Indonesian more concerned in front of television than others.

 

In some tables, especially in environment carrying behavior, more than half of samples have done carrying of their environment. The most carrying regional in Indonesia is Bali. However, it is not always a good thing that should be defended. There are six indicators that determining the environment carrying behavior. First, energy consuming behavior index was measured by energy-efficient lighting that using in a house. Second, littering behavior was measured by waste sorting mechanism before throwing and household behavior to secondhand goods. Third, water using behavior was measured by equipment used to regulate the use of water when bathing, washing clothes, and how often the household let the water flow without using. Forth, carbon emission behavior was measured by least once to test vehicle emissions and engine maintenance in the last year. Fifth, healthy behavior was measured from defecating habits, utilization of solar light in the house, water supply catchment area, and water resources in the house. The last, behavior of fuel use was measured by amount of consumption of fuel per capita.

 

In Indonesia Ministry of Environment executive summary, there are many factors that making high score of ecological awareness; such as the energy saving campaign or movement that promoted by the local government. Furthermore, culture value gives another effect of this score. For example, Papua and Maluku have high score index in water using awareness that caused by their culture. They believe water is the life resource and this value has been attached in their life.

 

  1. RESULTS

 

Data analysis has explained the connection between unsustainable ecological systems in Indonesia with human awareness. The explanation of the research question and the hypothesis of this research will be addressed in this part. Section 3.1 will explain how the human awareness can be the answer of the resistance of the unsustainable ecological system. Section 3.2 will explain the researcher’s decision to choose Indonesia as the country that chosen for this research. Section 3.3 will explain the condition of Indonesian environment now.

 

 

  • The hypothesis confirmed

 

Human awareness will become the answer to fight the unsustainable ecological system in Indonesia. The increasing score of environmental carrying behavior is affected by environmental awareness from the human. In Indonesia Ministry of Environment explanation, the awareness has become the main point of the causes of increasing score. Awareness serves people to be aware in every single condition. It is supported the self-awareness theory that pushing on awareness.

 

For this case, government will sit as the guardian and the promoter of ecological awareness. To achieve the two goals of Millennium Development 2015, Indonesia should raise the awareness for human. Indonesia may only increase the index score of environment carrying behavior, but there should be aware of the environment damage. United Nations Development Programme (UNDP) wrote, “Comprising more than 17,000 islands, Indonesia is especially vulnerable to rising sea levels and floods, while erratic weather patterns impact agricultural production, especially among small-scale farmers and fishermen. Indonesia is also a major emitter of greenhouse gases, largely caused by deforestation and the burning of peat lands. These practices contribute to global warming and threaten livelihoods, biodiversity, peace and stability. Political decentralization has brought decision-making closer to the people, but it has also exposed technical and administrative capacity gaps at local levels of government, especially in less developed regions.”

 

Human awareness should be built firstly. It is the foundation for many things that will government and public do. Without it, the threat or the damage of environment could not be perceived. At last, human awareness will do raising of threat and damage alert. The global threat could not be waiting, public should aware with this condition. If left unchecked, the global threat can interfere another constituent parts of people’s life, such as politics, economy, social, etc.

 

It is not only government’s problem should be exist. Unsustainable ecological system is a common problem. Government could not work only on a side, as well as the public. If there is no vis a vis between government and public, many projects that has been planned could not be success well. The awareness of environmental damage in Indonesia should be criticize well and wisely. High environmental damage is a high seriously problem in Indonesia.

 

  • Why was Indonesia being chosen for this research?

 

Indonesia was being chosen for this research because the researcher consider the fact in the Indonesia area and the reality that reported by television, radios, and newspaper. The Indonesian environmental damage was increasingly day-by-day. If it did not stop, the life system in Indonesia would be disturbed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 6. Number of climate hazards by type (right) and by year (left) Source: Indonesia Second National Communication)

 

The high intensity of disaster in Indonesia made the researcher deciding to analyze the major problem of this case. Human awareness is one of many solutions that could be planned by government and public. For Indonesia, creating ceteris paribus between environment, social, and economy is necessary. Indonesia is a country that increasing in the economic level, but it could be dissolved because there is no awareness to carrying the environment. Environment is the huge circle for stability and sustainability.

 

  • How dangerous is Indonesian environment now?

 

Table 7 will explain how dangerous Indonesian environment is. The number of natural disaster events was increasing year-by-year. The number of climate hazards has been increasing. UNDP, in Climate Risk Management: an integrated approach for Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction in Indonesia, wrote many facts about the dangerously Indonesian environment now. Indonesia could not prevent these conditions. Natural disasters are likely to occur because it is trivial, such as littering and wasteful in energy use.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 7. Natural disaster events and their adverse impacts in Indonesia 1980-2010 (Source: DIBI-BNPB)

 

 

Disaster in Indonesia every year is a serious problem, but people tend to assume the disasters are common. The awareness in Indonesia for ecological system tends to be lower. This should be sharply criticized. For example, Jakarta have experienced flooding since Dutch colonial until now. The flooding cycle is the beginning of year. For Jakarta citizens, flood is commonplace and should be received as the consequent to be Jakarta citizens. The Millennium Development Goals 2015 will achieve harder if public could not control their awareness. Disaster is not a commonplace and could not go unpunished.

 

 

 

  1. DISCUSSION AND CONCLUSIONS
    • Synthesis of the Study

 

Human awareness in Indonesia could be the solution to fight the unsustainable ecological system in Indonesia. Based on table 4, 5, and 6, human awareness is the main thing that could not be ignored. In that context, awareness becomes the cause of the index score increasing. This also proves how the awareness affecting public to fight the unsustainable ecological systems. We could not ignore the awareness for fighting the unsustainable ecological system in Indonesia. However, the system of information and the impact that felt today should be more than enough to make the awareness increasing.

 

It should be known it is not only government’s problem. It is also public problem. That is why government and public should work together to make it better. Many things can be the solutions. For Indonesia, high environmental damage should be a serious problem. Furthermore, the awareness of the global threat will make Indonesia be careful of what will they do for environment. The effect of global disaster is not only long-term; it could be in the short-term.

 

It is a good polar that the increasing of score index for environmental carrying behavior has followed the increasing numbers of natural disaster events. The level of awareness in Indonesia has been increasing to be more concerned with ecological problems. Based on many tables above, the analysis of the connection between unsustainable ecological systems in Indonesia with human awareness is answered.

 

The unsustainable ecological systems in Indonesia are not only always from the natural, but also from the human interactions to the nature.

 

  • Contribution/Recommendation: Future Projects for Indonesia

 

Indonesia can do some projects for fight the unsustainable ecological system and raising the human awareness of the importance of ecological system.

 

  • Government contributions/Recommendation

 

United Nations as the spark of Millennium Development Goals 2015 will support all countries that want to achieve the goals. Indonesia, under President’s Delivery Unit for Development Monitoring and Oversight, has been working with UN-REDD+ (The United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries).

 

REDD+ should be continued to help achieving the Millennium Development Goals 2015. Ministry of Forestry in Indonesia has supported this project. Centre of International Forestry Research (CIFOR) has evolved online mapping tool to reveal the impact of forest fires. REDD+ is a first step between government and United Nations to work together to decrease the effect of environmental disaster.

 

In their website, REDD+ was explained,” Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) is an effort to create a financial value for the carbon stored in forests, offering incentives for developing countries to reduce emissions from forested lands and invest in low-carbon paths to sustainable development. “REDD+” goes beyond deforestation and forest degradation, and includes the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks.”

 

It is a good step if the government wants to continue the projects what also involves the public to participate. As we know, Millennium Development Goals could not stand alone in government hands only. It would not work well without vis a vis between government and public.

 

  • Indonesian citizens contributions/Recommendation

 

Actually, for Indonesian citizens, it is no need a project to fight the unsustainable ecological system in Indonesia. It is only the awareness from every single people of the damage of environmental system. Also, supporting the government projects are the best choice to make everything better day-by-day.

 

Dispose of waste in place, using recycled materials, and many simple things can support decreasing effect of unsustainable ecological system. This awareness should be built by campaign, social system, and education as fast as Indonesia can. It is not only government’s problem, also it not only citizens’ problem. That is why supporting between government and citizens are so needed.

 

  1. ACKNOWLEDGEMENT

 

The author would like to thank to Mira Permatasari, S.IP, M.Si to help this research better, Indonesia Ministry of Environment and Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) for the environment data in Indonesia, and National Institute of Development Administration as the host of International Conference on Advancement of Development Administration 2013. The author would like to thank to people whom contributed for this research, knowingly or unknowingly.

 

REFERENCES

 

[1]   Barbier, E., “The Concept of Sustainable Economic Development”, Environmental Conservation 14, 1987.

 

[2]   Center for International Forestry Research, Fire livelihoods and environmental degradation in the wetlands of Indonesia: A vicious cycle <http://www.cifor.org/publications/pdf_files/firebrief/FireBrief0403.pdf> Retrieved 13.06.13

 

[3]   Friedrich Naumann Stiftung, Strategi Pembangunan Indonesia Menghadapi Perubahan Iklim: Status dan Kebijakan Saat Ini, Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung

 

[4]   Global Compact Cities Programme, Circles of Sustainability, <http://citiesprogramme.com/aboutus/our-approach/circles-of-sustainability> Retrieved 15.06.13

 

[5]   Indonesia Ministry of Environment, Executive Summary: Perilaku Masyarakat Peduli Lingkungan (Survei KLH 2012), Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2013.

 

[6]   Jenkins, W., Sustainability Theory <http://www.berkshirepublishing.com/assets_news/sustainability/Spirit_SustainabilityTheory.pdf> Retrieved 14.06.13

 

[7]   Self-awareness Theory (Social Science) <http://what-when-how.com/social-sciences/self-awareness-theory-social-science/> Retrieved 17.06.13

 

[8]   Suara Merdeka Cetak, Terjadi 300 Kasus Perusakan Lingkungan <http://www.suaramerdeka.com/v2/index.php/read/cetak/2012/10/25/203206/Terjadi-300-Kasus-Perusakan-Lingkungan> Retrieved 14.06.13

 

[9]   The Guardian. <http://www.guardian.co.uk/environment/2012/dec/05/ban-ki-moon-rich-countries> Retrieved 11.06.2013

 

[10] United Nations Development Programme Indonesia, Climate Risk Management: an integrated approach for Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction in Indonesia, <http://www.undp.or.id/pubs/docs/Climate%20Risk%20Management%20concept%20paper%20-%20September%202012.pdf> 2012. Retrieved 12.07.13

Human Rights: a Rhetorical Problem for the World and G20

Human rights is the soul of our foreign policy, because human rights is the very soul of our sense of nationhood. – Jimmy Carter

In 1948, United Nations General Assembly adopted a declaration that called “Universal Declaration of Human Rights”. This declaration expresses the effect of Second World War and proves the world awareness of human rights. Since that declaration signature, the world has been starting notice with human rights issues. From that point, there is a realization of the importance of human rights.

However, what is human rights? The definition of human rights is not clear and is not basic standard. United Nations Human Rights wrote human rights are the rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status.[1] Australian Human Rights Commission has many definitions of human rights. In their website, they wrote human rights are often defined in different ways.[2] For some institutions, defining human rights is their own difficulty because there are some unanswered questions, such as how is about capital punishment for terrorists, why should existing religion part in citizens’ identity cards, does the army have the right to kill someone that allegedly guilty, etc. That is why the benchmarks related human rights does not have the deal until now.

Human rights, a rhetorical question that could not be answered? For some countries, human rights violence is a rhetorical problem that could not be solved by their selves. Over time, human rights issues do not only about human violence, but also about human security without blood cases that people sometimes could not aware of them, such as food security, sustainable economy, corruption, human justice, woman and child, environment, and many more.

Human rights is not only about human justice, but also about human interests that should be fight by the governments, social and people around the world. That is why every country always tried to bring many human rights issues in to international. Although so many questions related human rights could not be answered, human rights issues become a huge debate in international society.  Since United Nations adopted Universal Declaration of Human Rights in 1948, 53 countries has been join as members of the Commission of Human Rights. It proves the commitment of many countries to build the awareness of human rights issues and find the solutions to solve them. Office of the High Commissioner for Human Rights wrote a list of human rights issues. There are 55 issues related human rights that could be addressed. They are related with humanity and social problems, including climate change, culture, democracy, up to disability.[3]

G20 as a bloc of developing countries should realize human rights is a big issue that often unsolved. Human rights always attached with all international issues. People should have rights to live, have a freedom, and no discrimination. G20 as a group that established by economy working area could not leave human rights issues. G20’s agenda in 2014 is to establish the strangeness, sustainable and balance growth for G20’s members. All issues that to build global economic resilience and to boost growth through the private sector cannot discharge human rights in every policy.

Some problems should be discussed by G20 countries members as the commitment to solve them related human rights. In G20 leaders meeting in 2013, G20 addressed the discussion about Syria and show G20 reaction about humanity in Syria.[4] It shows how G20 care of global issues and tries to act as a global citizenship that care of humanity issues. A good step has been started by G20 since G20 Leaders’ Declaration in September 2013. G20 opens public reactions and participations to contribute a better world without human rights violence. However, it is not the ending, but it is the beginning of G20’s reaction related human rights in every single life.

Although a rhetorical question, human rights should be upheld the highest. G20 established based on economy system that every country wish increasing the growth and the accountability over the members. Economy and human rights are related, but oftentimes they are opposed. G20 can be a promoter group to campaign an economic system based on humanity and care of human rights. As a group that has countries membership from many nations and continents, G20 can raise the problems of economic and human rights in every country. Human rights issues are a major problem for global citizens. The impact of these problems can affect cross-country. Global citizens should realize struggling human rights is a great challenge. Based on humanity, G20 can campaign the alterations globally for development and give global citizens a break to contribute fighting the human rights violations by their ways.

One of building global economic resilience points in G20’s 2014 Agenda is anti-corruption. It is a great chance but it is a great challenge for G20 members to raise the awareness of the importance of human rights. It is a continuity sustainable development from G20 since Saint Petersburg Declaration in 2013 to fight the human violations from every slot that possible to. G20 have a role to establish global citizens that realized corruption is a criminal that can be affecting human rights violations. G20 Leaders’ Declaration in 2013 is not only a commitment that birth from all G20 leaders, but also shows to the world how care G20 about humanity. In the end, human rights should be valued in every single life even though so many questions that could not be answered behind of its.  Showing G20’s countries members commitment and contribution is the first step that should be continued.



[1] United Nations Human Rights. What are human rights?, http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx, accessed on 5 January 2014.

[2] Australian Human Rights Commission, Human Rights Explained: Fact Sheet 1: Defining Human Rights, https://www.humanrights.gov.au/human-rights-explained-fact-sheet-1-defining-human-rights, accessed on 5 January 2014.

[3] United Nations Human Rights. List of Human Rights Issues, http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/ListOfIssues.aspx, accessed on 8 January 2014.

[4] Human Rights Watch. G20: No Excuse for Inaction on Syria, http://www.hrw.org/news/2013/09/05/g20-no-excuse-inaction-syria, accessed on 8 January 2014.

Manifestasi Beragama dalam Pancasila di Kehidupan Bermasyarakat

Dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan sebuah pidato yang kemudian diberi judul “Lahirnya Pancasila”. Pidato tersebut menungkapkan dasar-dasar apa saja yang harus tercantum dalam Pancasila dan bagaimana dalam pengejawantahannya sehari-hari.

“Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya memiliki Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurutu petunjuk Isa Almasih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad S.A.W., orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada ‘egoisme-agama’.”[1]

Indonesia sebagai salah satu negara pluralis di dunia memiliki berbagai macam keragaman, baik dalam suku, agama, ataupun ras. Ini bisa menjadi salah satu kelebihan maupun kekurangan Indonesia apabila toleransi tidak dijunjung setinggi-tingginya dalam bermasyarakat. Perbedaan-perbedaan ini yang justru membuat Indonesia berada di antara dua jalan yang saling bertentangan: terkotak-kotak atau melebur menjadi satu. Melebur menjadi satu menjadikan Indonesia sebagai negara yang terbuka dan ini menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi seluruh lapisan masyarakat untuk saling melengkapi dalam keragaman tersebut. Justru yang menjadi ancaman apabila Indonesia terbangun secara terkotak-kotak akibat perbedaan-perbedaan tersebut. Yang terjadi adalah ketakutan dan perbedaan menjadi teror bagi masyarakat.

Kesadaran bahwa Indonesia sudah berafiliasi dengan pluralisme adalah hal yang terutama. Toleransi harus terbangun dari seluruh golongan. Apalagi Indonesia adalah negara dengan penganut lima agama besar di dunia, keterbukaan dan prinsip saling menghormati harus terbangun dari nalar setiap pribadi. Dengan demikian, agama tidaklah menjadi sesuatu yang menakutkan, memecah belah, ataupun sebagai pemicu konflik antara satu dengan lain. Bukan pula menjadikan Indonesia sebagai negara yang hanya mengakui satu agama. Sebaliknya, keragaman yang sesungguhnya sudah diinsafi oleh pendiri bangsa ini membentuk sebuah pembaruan yang kelak bisa saling mengisi dan melengkapi. Bukan mendirikan negara dengan basis agama, melainkan negara yang mengakui keterbukaan agama. Ini pula yang disadari oleh Johannes Latuharharry ketika mengemukakan keberatannya terhadap rumusan Piagam Jakarta dalam Sidang BPUPKI.

“Berkeberatan tentang kata-kata ‘berdasarkan atas ke-Tuhanan, dengan kewadjiban melakukan sjari’at buat pemeluk-pemeluknja’. Akibatnja mungkin besar, terutama terhadap agama lain. Karena itu diminta supaja didalam Undang-undang Dasar diadakan pasal jang terang; kalimat ini bisa djuga menimbulkan kekatjuan misalnja terhadap adat-istiadat.”[2]

 

Pentingnya Dialog Lintas Agama Bagi Pemuda

Di dalam keragaman yang tercipta itulah, keterbukaan dan toleransi beragama menjadi suatu hal yang penting. Pemuda, di dalam setiap gerakannya, menjadi salah satu peran yang penting dalam menciptakan toleransi tersebut. Salah satunya melalui dialog lintas agama di mana seluruh pemuda dari berbagai macam agama duduk bersama, membicarakan hal yang bisa saja terkesan tabu di masyarakat.

Dialog lintas agama menjadi salah satu saluran bagi setiap pemuda untuk membuka diri terhadap keterbukaan yang ada di sekelilingnya. Ini menjadi hal yang penting apabila didukung dalam berbela rasa dan tidak menjunjung tinggi agama siapa yang paling benar. Melainkan sebaliknya, agama menjadi pendukung untuk mempersatukan perbedaan tersebut. Setiap agama pastilah mengajarkan kebaikan dan tidak akan pernah salah apabila kebaikan tersebut dibagikan dalam dialog lintas agama. Bahkan, apabila setiap orang menyadari betapa pentingnya dialog lintas agama, konflik atas nama agama bisa semakin berkurang. Ini harus didukung bagaimana kita memandang agama kita dan yang lain secara pribadi dan terbuka.

Pemuda sebagai generasi yang penting untuk Indonesia memiliki peranan yang akrab terhadap keragaman di lingkungan sosialnya bisa menjadi agen yang baik untuk menciptakan toleransi, terutama dalam beragama. Generasi ini yang seharusnya dijaga keberlangsungannya, khususnya dalam perilaku sehari-hari, karena bukan saja sebagai penerus bangsa, tetapi juga sebagai pembawa perubahan bagi sekelilingnya. Alangkah lebih baik, apabila pemuda bisa mengadakan dialog lintas agama di lingkungannya dan menjadikan kesempatan itu sebagai sarana untuk menyampaikan opini, gagasan, bahkan masukan di kehidupan sosial secara terbuka dan mewujudkan toleransi beragama yang tinggi.

Selain itu, makna ke-Pancasila-an kita tidak akan luput dengan adanya dialog lintas agama. “Persatuan Indonesia” dan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” bisa terjunjung dalam dialog seperti itu. Menjadi kesempatan yang baik sekali apabila digunakan oleh pemuda dalam bangsa yang beragam perbedaannya seperti Indonesia untuk mewujudkan keidentitasan Pancasila tersebut dalam perilaku sehari-hari.

 

Toleransi dan Tenggang Rasa dalam Dialog Lintas Agama

Dialog lintas agama menjadi sarana yang penting dalam menyalurkan pendapat, bukan sebagai ajang untuk unjuk aksi agama siapa yang paling benar. Adalah menjadi kesadaran untuk menciptakan toleransi dan tenggang rasa dalam beragama yang telah dipupuk sejak kecil harus dilibatkan dalam pribadi setiap orang. Sebagai bangsa yang menjunjung demokrasi, dialog lintas agama menjadi sesuatu yang penting untuk diterapkan di kehidupan masyarakat, terutama untuk menangani konflik yang melibatkan agama. Dialog harus dibangun atas dasar sosial, bukan lagi membicarakan konteks agama. Dialog harus bisa menggalakkan bagaimana setiap orang sesuai dengan agamanya masing-masing membangun kehidupan toleransi.

Toleransi dalam beragama bukan lagi sebuah perdebatan baru bagi Indonesia. Tuntutan terhadap toleransi beragama juga tidak berasal dari pertimbangan-pertimbangan teologis maupun religius. Toleransi beragama merupakan tuntutan yang dikedepankan ketika keseluruhan struktur masyarakat berada dalam situasi kritis.[3] Dalam hal ini, masyarakat sedang dalam taraf membangun pola pikir baru untuk menciptakan tatanan yang lebih dominan di mana setiap lapisan masyarakat dapat menerimanya.

Bagaimana pun, toleransi dan tenggang rasa harus bisa melebur dalam setiap kegiatan dialog lintas agama untuk mewujudkan masyarakat yang kritis, tidak apatis, dan bertindak sesuai pada kaidah beragama dan hukum. Tentu saja, setiap agama mengajarkan hal yang sama untuk menghadapi perbedaan dan ini yang harus bisa terwujudkan. Pemuda, sebagai generasi yang aktif, pun dapat ikut serta dalam dialog lintas agama tanpa perlu memunculkan sikap intoleran dan egoisme. Justru, sebagai generasi yang modern, toleransi harus bisa diterima dan dicerminkan oleh pemuda, terutama dalam kegiatan seperti ini.

Penerapan kehidupan Pancasila pun bisa menjadi nyata ketika dihadapkan kepada dialog lintas agama. Keterbukaan, demokrasi, ketuhanan, keadilan, dan kemanusiaan menjadi prioritas yang harus digalakkan dalam sistem kemasyarakatan yang bisa dibangun melalui dialog lintas agama. Namun, tidak menjadikan seluruh kegiatan tersebut berbasis kepada Pancasila, tetapi menjadikan Pancasila sebagai pedoman untuk setiap tindakan yang dilaksanakan dalam kegiatan yang mengatasnamakan pluralisme tersebut.

 

Membangun Indonesia yang Lebih Toleran

Dalam sebuah pidato peringatan Hari Amal Bakti ke-67 Kementerian Agama, Menteri Agama Republik Indonesia Suryadharma Ali, menyampaikan pesan mengenai kerukunan antarumat beragama, terutama menyikapi keadaan Indonesia yang beragam.

“Adapun menyangkut kerukunan antarumat beragama sebagai upaya mengelola kemajemukan bangsa, sesungguhnya Indonesia diakui sebagai kiblat toleransi dan kerukunan beragama di dunia. Namun dalam masyarakat-bangsa kita yang demokratis, egaliter dan menghormati Hak Asasi Manusia, masih diperlukan kesadaran untuk menjunjung tinggi etika kerukunan, seperti sikap tenggang-rasa antar-komunitas pemeluk agama.”[4]

Ada dua hal yang penulis tafsirkan penting dalam pidato tersebut. Yang pertama adalah bagaimana Indonesia, terutama pemerintah –dalam hal ini Kementerian Agama- harus berfokus kepada upaya pengelolaan kemajemukan bangsa Indonesia di mana toleransi harus menjadi sebuah sikap yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan peran serta yang aktif dari masyarakat akan sangat mendukung Indonesia untuk mempertahankan eksistensinya sebagai contoh negara yang memiliki sikap toleransi dan kerukunan beragama yang mendunia. Yang kedua adalah kesadaran untuk hidup bersama di dalam lingkungan yang majemuk ini dengan memunculkan sikap tenggang rasa. Dengan demikian, sikap tersebut yang mewujudkan toleransi beragama yang dapat membaur, saling melengkapi, dan mendukung kemajuan demokrasi dalam berbangsa dan bernegara.

Lewat dialog lintas agama, kedua sikap tersebut dapat menjadi dasar yang penting untuk masuk ke dunia pluralisme yang tidak menjadikan agama sebagai hal yang harus dibenarkan, didewakan, atau alat untuk mencerca dan menghakimi yang berbeda. Sebaliknya, dialog lintas agama menjadi sarana yang penting untuk menghidupi kehidupan bermasyarakat yang toleran dan tenggang rasa dengan bersandarkan kepada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan yang demokratis, dan keadilan.

Dialog lintas agama sudah harus menjadi bagian dari kemasyarakatan bangsa Indonesia. Adalah hal yang penting selalu mendukung dan mempromosikan dialog lintas agama karena untuk membangun dasar bahwa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras yang berbeda-beda itu bagian yang intim dan perlu diupayakan dengan serius sehingga tidak memunculkan Indonesia yang terkotak-kotak akibat perbedaan tersebut. Dialog lintas agama pun harus didukung dari berbagai lapisan masyarakat, baik dari pemerintah, komunitas, kaum akademisi, sampai masyarakat. Tidak hanya itu, membangun Indonesia yang lebih toleran harus menjadi kesadaran bersama. Ini perlu ditekankan agar budaya toleransi tidak menjadi sesuatu yang asing untuk bangsa Indonesia.

 

 

Pancasila Sebagai Falsafah yang Hidup

Satu hal yang tidak boleh terlupakan dari bangsa Indonesia adalah “Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa”[5] yang menjadi semboyan Republik Indonesia. Sejak zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dahulu, sudah ada kesadaran bahwa Indonesia akan terlahir sebagai negara yang berbeda-beda, namun mengapa tidak untuk bersatu di dalam perbedaan tersebut? Demikian pula kesadaran yang sudah dibangun oleh kaum nasionalis dalam Sidang BPUPKI agar Indonesia tidaklah berdiri sebagai negara dengan satu agama, melainkan membiarkan perbedaan itu ada dan melebur dalam kesatuannya.

Apakah dialog lintas agama yang bisa menjadi salah satu saluran untuk menyuarakan perbedaan tersebut mengejawantah? Rasa optimis harus berada di dalam masyarakat yang ikut berpartisipasi tersebut. Indonesia dibangun bukan oleh umat Islam, Kristen, Buddha, atau Hindu saja. Maka, akan sangat memungkinkan apabila toleransi dan tenggang rasa dalam berbangsa dan bernegara sebagai prioritas utama. Penetasan telur Pancasila dalam sila-silanya pun bisa termanifestasikan dalam kehidupan rakyat Indonesia. Pancasila pun tidak sekadar menjadi landasan idil bangsa ini saja, tetapi juga cerminan untuk bermasyarakat.

Demikian pula dengan mewujudkan sila-sila Pancasila dalam beragama di kehidupan bermasyarakat bukanlah hal yang tidak mungkin. Sari-sari Pancasila adalah seluruh inti yang diterima dan diajarkan oleh seluruh agama di Indonesia. Tidak memihak pada satu agama pun, tidak juga memilih Pancasila akan memandang ke arah agama apa. Pancasila menjadi sebuah landasan yang netral yang bisa diterjemahkan oleh seluruh agama. Ini menjadikan Pancasila sebagai sebuah falsafah yang sudah dibangun sejak Indonesia dilahirkan yang telah hidup dan akan tetap hidup apabila perbedaan tidak menjadi halangan, melainkan alat untuk saling melengkapi satu dengan yang lain.



[1] Soekarno, 1949, Lahirnya Pancasila, Yogyakarta: Penerbit Guntur.

[2] Pranarka, 1985, Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila. Jakarta: CSIS.

[3] Schumann, 2006, Menghadapi Tantangan, Memperjuangkan Kerukunan, Jakarta: BPK Gunung Mulia, Hal. 42

[4] Ali, 2013, Sambutan Meneteri Agama RI Pada Peringatan Hari Amal Bakti Ke-67 Kementerian Agama Republik Indonesia Tanggal 3 Januari 2013. <http://www.kemenag.go.id/file/file/InfoPenting/wpas1356496744.pdf> Diakses pada tanggal 27 Maret 2013

[5] “Terpecah-belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran.” ditulis oleh Mpu Tantular dalam Kakawin Sutasoma.